Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Amin membantah meminta Partai Demokrat dan PAN untuk membuka peluang koalisi jika pasangan calon nomor urut 01 nanti resmi dilantik.
Direktur Komunikasi TKN, Usman Kansong mengatakan bergabungnya partai lain ke koalisi bukan hal yang tidak mungkin terjadi. Namun, kata dia, upaya rekonsiliasi memerlukan waktu tidak sebentar.
“Ya Pak Jokowi kan juga mau mengirim utusan ke pak Prabowo. Lalu, pak Luhut juga sudah teleponan kan. Ya masalahnya saya kira waktu saja dan saya kira kita terbuka untuk siapapun,” kata Usman, dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Senin (29/4).
Usman menegaskan TKN juga tidak mau terburu-buru memikirkan koalisi dan bagi-bagi kursi menteri jika Jokowi-Ma’ruf terpilih. Apalagi, lanjut dia, bagi partai yang baru bergabung di luar koalisi awal pengusung Jokowi-Ma'ruf Amin.
“Kalau koalisi ya nanti lah masa buru-buru aja kan pemilunya juga belum selesai, KPU juga belum mengumumkan hasil kan. Baru kami laksanakan soal koalisi koalisi itu seperti 2014 kemarin.” jelas dia.
Bahkan, Wakil Ketua TKNT Abdul Kadir Karding menegaskan Jokowi tidak ingin melakukan pemaksaan kepada partai-partai yang sudah diajak untuk berkoalisi. Sebab, TKN ataupun Jokowi meyakini koalisi terbuka akan solid jika dilakukan tanpa paksaan dan hati nurani.
“Tapi yang harus diingat itu bukan soal adanya pemaksaan. Tapi soal keinginan hati nurani sendiri bergabung,” tutup politikus PKB itu.
Pertemuan antara Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah pencoblosan Pilpres 2019 di Istana Negara, pada Rabu (24/4) lalu memunculkan banyak spekulasi. Meski diduga ada peluang PAN merapat, tetapi hingga kini Zulkifli menegaskan pertemuan itu hanya silaturahmi biasa.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komaruddin menilai pertemuan dua tokoh politik nasional itu utamanya untuk menghadirkan politik yang meneduhkan setelah gelaran Pilpres 2019. Apalagi, sebagai Ketua MPR memungkinkan Zulkifli untuk merangkul semua tokoh politik. (Knu)
