Tim Rajawali Kepret Tidak Libatkan Operator. Ini Alasannya


Aktivitas bongkar muat di JICT di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (2/9). (Foto Antara/Sigid Kurniawan)
MerahPutih, Bisnis-Pembentukan tim satgas yang dikenal dengan julukan Tim Rajawali Kepret tidak melibatkan salah satu operator dari Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebab, banyak kepentingan bisnis di dalam tubuh operator BUMN.
Deputi Bidang SDA dan Jasa Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman, Agung Kuswandono mengatakan hal itu sesuai keinginan Menko Kemaritiman Rizal Ramli.
"Tidak ada operator BUMN yang diajak terkait hal ini. Karena operator dari BUMN selalu ribut dan memikirkan kepentingan bisnis mereka," ujarnya di Jakarta, Kamis (3/9).
Menurut Agung adanya kongkalikong di dalam tubuh BUMN terlihat dari mangkraknya jalur kereta api khusus barang di Cikarang Dry Port menuju Pelabuhan Tanjung Priok. Padahal untuk merampungkan jalur kereta ini, tinggal beberapa tahap lagi yang harus ditempuh. Artinya jika kereta barang ini dapat beroperasi maka pendapatan mereka sebagai penguasa pelabuhan dapat terganggu.
"Ya contohnya CDP ini, 2007 lalu dibangun dulu tujuan untuk scope bisnisnya. Padahal scope ini tinggal tiga blok saja pembebasan lahannya, tapi ternyata sampai sekarang tidak diselesaikan. Sehingga kalau tim satgas mengajak salah satu orang dari BUMN sama saja mengajak orang yang tidak berpikir terkait kasus dwelling time ini," katanya.
Satgas tersebut akan bertugas selama sebulan untuk untuk mempercepat waktu bongkar muat barang (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok yang tercatat rata-rata lima hari, termasuk memberantas mafia pelabuhan yang "bermain" di sana.
Seperti diketahui Menko Kemaritiman Rizal Ramli membentuk sebuah tim satgas yang dikenal dengan Tim Rajawali Kepret antimafia pelabuhan akan diketuai mantan pejabat Kementerian Keuangan dan Kemenko Perekonomian Ronnie Rusli Higuchi.
Ronnie akan dibantu Penasehat Menko Kemaritiman Laksamana TNI Marsetio, yang merupakan mantan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) serta Deputi II bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa Kemenko Maritim Agung Kuswandono yang juga mantan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Mereka akan dibantu lagi dengan dua jenderal polisi bintang dua, dua jenderal TNI AL bintang dua serta dua jenderal TNI AD bintang dua. (rfd)
Baca Juga:
Pangkas Dwelling Time, Rizal Ramli Terapkan Jalur Merah dan Hijau
Penyidik Polda Metro Jaya Periksa Empat Saksi Baru Kasus Dwelling Time
Bagikan
Berita Terkait
Mengintip Aktivitas Bongkar Muat Barang di Pelabuhan Sunda Kelapa
