Tata Kelola Data Digital Bagian Tak Terpisahkan dari Transformasi Digital Birokrasi

PEMERINTAH Indonesia menargetkan Indonesia menjadi negara dengan PDB terbesar kelima di dunia pada 2045. Untuk mencapai ke sana, pemerintah berupaya menaikkan tingkat daya saing ekonomi nasional.

"Salah satu faktor penting mendongkrak daya saing adalah melalui optimalisasi transformasi digital. Integrasi data dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik akan memainkan peranan yang sangat penting," kata Bambang Soesatyo, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam Websummit Satu Data Indonesia 2023 ke-3 dan eGov 2023.

Websummit Satu Data Indonesia dan eGOV 2023 diselenggarakan oleh Asosiasi Big Data dan AI (ABDI). Ini merupakan forum lintas sektor yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi serta mitra pembangunannya.

Forum ini bertujuan mewujudkan konsep smart government yang berorientasi pada tata kelola data berbasis cloud yang mengedepankan aspek keamanan dan privasi data.

Integrasi data dan sistem berbasis elektronik itu memerlukan tata kelola serta keamanan data berbasis cloud yang baik. Oleh karena itu, peran penyedia jasa teknologi, informasi, dan komunikasi semakin diperlukan.

Hari ini, perusahaan di Indonesia telah mulai mengadopsi teknologi cloud untuk mengoptimalisasi transformasi digital. Langkah ini ditopang pula oleh penyediaan jasa cloud yang membangun fondasi cloud untuk Indonesia. Salah satunya Huawei.

Baca juga:

Rahasia Industri Manufaktur Bertahan Menghadapi Transformasi Digital

"Ketersediaan pusat data lokal, layanan lokal, dan ekosistem lokal menjadi penegasan keseriusan Huawei Cloud untuk memenuhi komitmen digitalnya di Indonesia," tutur James Zhang, CEO Huawei Cloud Indonesia melalui keterangan resminya (10/7).

Serupa di perusahaan, instansi pemerintah pun mulai menyelaraskan langkah kerjanya dengan transformasi digital.

Akselerasi proses transformasi digital di sektor pemerintahan akan meningkatkan volume dan arus pertukaran data antar instansi. Tata kelola data pemerintahan wajib melibatkan sistem keamanan tinggi untuk mewujudkan transformasi digital birokrasi.

Fakta inilah yang menjadi landasan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mendukung penyusunan kajian bersama antara Politeknik Siber dan Sandi Negara (SSN) dan Universitas Indonesia.

Kajian bertajuk "Tinjauan Strategis Keamanan Siber Indonesia-Teknologi Cloud dan Tata Kelola Data” tersebut resmi diluncurkan di sela-sela perhelatan Websummit Satu Data Indonesia 2023 ke-3 dan eGOV 2023.

Untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, seluruh tantangan, kompleksitas, dan solusi tata kelola data berbasis cloud, serta standar fitur keamanan data harus menjadi perhatian utama setiap instansi penyelenggara negara.

Suntana, Wakil Kepala BSSN, mengatakan bahwa salah satu karakteristik dari transformasi digital adalah konvergensi data dan informasi, serta kemudahan dalam berbagi data atau informasi.

"Transformasi ini sudah berjalan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia. Namun, dibalik kemudahan tersebut terdapat tantangan-tantangan yang harus kita atasi agar tercipta lingkungan digital yang aman," sebut Suntana.

Pelaksanaan tata kelola data digital di sistem penyelenggaraan negara berguna untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kualitas pelayanan publik, sesuai amanat Peraturan Presiden (Perpres) No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, serta Perpres No 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Baca juga:

Kolaborasi Ciptakan Akselerasi Transformasi Digital

Sementara itu, Bambang W. Budiawan, Deputi Komisioner Pengawas Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mengapresiasi penyelenggaraan Websummit Satu Data Indonesia 2023 dan eGov 2023 yang mendukung implementasi kebijakan data tunggal dan sistem pemerintahan berbasis elektronik.

"Forum diskusi tingkat tinggi seperti ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi para pemangku kepentingan industri jasa keuangan di Indonesia, terutama pada sisi pengelolaan data konsumen dan informasi transaksi keuangan," tutur Bambang.

Dia juga mengapresiasi mitra pemerintah seperti Huawei yang telah mendukung kegiatan ini karena dapat meningkatkan kesadaran sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data pada era digital.

Syarbeni, Cyber Security and Privacy Officer Huawei Indonesia mengatakan, big data dan sistem penyimpanan cloud menjadi faktor penting guna mendukung pelaksanaan SPBE di Indonesia.

Oleh karena itu, keterlibatan tata kelola data dan sistem keamanan data berstandar global seperti yang tersedia pada layanan cloud Huawei akan memainkan peran krusial.

"Indonesia perlu menerapkan tata kelola dan keamanan data yang mengikuti acuan standar global pada arsitektur teknologi pemerintahannya seiring peningkatan volume data dan informasi yang terjadi di era digitalisasi," ujarnya. (kna)

Baca juga:

Alibaba Cloud Mempercepat Transformasi Digital di Indonesia