Eddy Flo
MerahPutih.Com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan total uang suap yang diterima Bupati nonaktif Labuhanbatu, Pangonal Harahap terkait dengan proyek Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu tahun anggaran 2016, 2017, hingga 2018 mencapai Rp48 miliar.
"Jadi setelah proses penyidikan kami melakukan identifikasi proyek-proyek lain, dan juga identifikasi aset-aset, kami menduga total penerimaan sejauh ini sekitar Rp48 miliar," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah dalam jumpa pers, di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan Selasa (9/10).
Menurut Febri, awalnya Pangonal diduga menerima suap sebesar Rp500 juta yang diduga merupakan bagian dari komitmen fee sebesar Rp3 miliar. Uang itu bersumber dari proyek RSUD Rantau Prapat, Kabupaten Labuhanbatu.
Pangonal ditetapkan sebagai tersangka suap bersama Umar Ritonga dan Thamrin Ritonga, lantaran menerima suap dari pemilik PT Binivan Konstruksi Abadi, Effendy Sahputra. Uang suap diberikan agar proyek dikerjakan perusahaan Effendy.
KPK pun kembali menetapkan satu tersangka dalam kasus ini, yakni orang kepercayaan Pangonal, Thamrin Ritonga. Menurut Febri, Penetapan tersangka Thamrin berdasarkan surat perintah penyidikan tertanggal 8 Oktober 2018.
Dalam kasus ini, lanjut Febri, Thamrin berperan menjadi penghubung Effendy terkait permintaan dan penerimaan uang sejumlah Rp500 juta pada 17 Juli 2018 lalu. Selain itu, Thamrin diduga berperan mengkoordinir sejumlah proyek untuk tim sukses Pangonal.
Atas perbuatannya, Thamrin disangkakan Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.(Pon)
Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Kasus Suap dan Gratifikasi Irwandi Yusuf, KPK Sita Uang Rp4,3 Miliar
