Frengky Aruan
MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menegaskan partainya selalu menjunjung tinggi tata kelola pemerintahan yang baik. Karena itu, terkait kabar Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly akan kena reshuffle kabinet, PDIP menghormati hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Sejak dulu dalam konsep tata pemerintahan yang baik, presiden punya hak prerogatif. Kita menghormati hak prerogatif dari presiden itu,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (14/8).
Sejak awal, kata Hasto, PDIP tak pernah meminta jatah menteri kepada Presiden Jokowi, meski mengantarkannya dua kali memenangkan Pilpres.
“Sejak awal kita kan nggak pernah neko-neko. Ketika kami menghantarkan jadi Presiden, apakah kemudian kami minta seluruh menteri? Kan juga tidak," ujarnya.
Baca juga:
Hasto mengatakan, PDIP sejak awal Jokowi berkuasa bisa bekerja sama dengan partai politik yang menjadi bagian dari pemerintah.
"Kami enggak pernah melakukan tekanan-tekanan. Tidak pernah ada dendam terhadap masa lalu. Kami menatap masa depan,” ujadnya.
Politisi asal Yogyakarta ini lantas menyinggung berpolitik untuk memenuhi kepercayaan masyarakat sebagaimana tertuang dalam janji-janji kampanye yang sudah pernah diutarakan.
“Jadi itu seharusnya juga dipakai, bahwa berpolitik untuk menang itu juga hanya 5 tahun. Wujudkan janji-janji kampanye. Ketika rakyat tidak memberikan kepercayaan, ya kita perbaiki diri. Itu ajaran moral politik yang diceritakan Ibu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri) kepada kami,” tutup Hasto. (Pon)
