Siapa pun Presidennya, Asosiasi Pemilik Kapal Minta Indonesia Konsisten Bangun Negara Maritim

Merahputih.com - Asosiasi Pemilik Kapal Indonesia (Insa) meminta calon presiden dan calon wakil presiden periode 2019-2024 agar konsisten dalam membangun negara maritim yang telah dimulai serta berkembang saat ini.

"Kalau yang saya lihat Pak Jokowi itu sudah punya konsep membangun negara maritim, begitu pula Pak Prabowo. Sekarang saya hanya meminta siapapun yang duduk di situ, tetap melaksanakan konsisten dengan kebijakan membangun maritim kita," kata Ketua DPP Insa Carmelita Hartoto, Jumat (10/8).

Carmelita menjelaskan apabila pemerintah serius dengan konsep negara maritim, maka erat kaitannya dengan biaya logistik yang saat ini masih tinggi. "Kita selalu bicara biaya logistik, tetapi pada kenyataannya banyak aspek-aspek yang belum mendukung untuk itu," katanya.

Dia menyebutkan empat isu penting yang harus menjadi perhatian para capres dan cawapres, yaitu pajak pertambahan nilai (PPN) harga bahan bakar minyak (BBM).

Carmelita menyebutkan negara lain dikenakan bunga dua hingga tiga persen, sementara Indonesia masih 12 persen.

"Kalau negara lain tidak dikenakan, bagaimana kita bisa bersaing kalau suku bunga kita tinggi. Karena programnya membangun negara maritim, seharusnya dikasih stimulus," jelasnya.

Kedua, dia mendesak adanya penjagaan laut dan pantai (sea cost guard) karena dia menilai Badan Keamanan Laut (Bakamla) saat ini belum diberikan kekuatan untuk mengatur laut Indonesia.

"Kita tidak bisa melakukan apapun, nyatanya Bakamla juga tidak diberikan 'power' untuk mengatur laut kita," katanya dikutip Antara.

Ketiga, lanjut dia, terkait Azas Cabotage yang harus dipertahankan karena menyangkut kedaulatan.

"Jangan coba-coba mengubahnya, contoh terjadi Tsunami dan perang apakah kapal-kapal asing akan berada di perairan kita makanya kita harus membangun armada kita sendiri yang bisa menggerakan logistik dengan kapal domestik kita dalam hal ini mengangkut makanan maupun penumpag," bebernya.

Keempat, kata Carmelita, berikan peran swasta lebih dalam membangun negara maritim, terutama pelibatan pembangunan infrastruktur laut. (*)