Andika Pratama
MerahPutih.com - Siapa yang bakal memimpin tim kampanye nasional koalisi Indonesia kerja (KIK) masih menjadi rahasia.
Menurut informasi, penunjukan Ketua TKN KIK baru akan diumumkan setelah Asian games 2018. Kendati demikian, sejumlah nama sudah beredar dipermukaan, mulai dari kalangan militer hingga sipil.
Menanggapi hal itu, Pengamat politik UIN Jakarta, Adi Prayitno menilai, dikotomi antara sipil dan militer tidak perlu terjadi dalam penentuan sosok yang pantas menahkodai tim kampanye yang terdiri dari 11 direktorat tersebut.
"Tidak perlu ada pendikotomian sipir-militer, sebab keduanya punya potensi yang sama untuk memimpin koalisi gemuk TKN KIK," kata Adi saat dimintai keterangan, Selasa (28/8).
Menurutnya, sosok yang powerfull dan memiliki jaringan Grassroots kuat merupakan kriteria yang perlu dipenuhi sang nahkoda TKN KIK.
"Percuma kalau ketuanya dari militer tapi tidak punya jaringan hingga ke akar rumput, sebaliknya sipil punya akar rumput tapi tidak powerfull," jelasnya.
Kedua karakter ini, ujar Adi, perlu menjadi pertimbangan agar kapal yang dikemudikan bergerak sesuai program-program yang telah disepakati parpol koalisi bersama Paslon.
"Nah, kalau tidak cukup powerfull, maka kemungkinan besar akan terjadi banyak blunder ditengah jalan, bahaya bagi Paslon," tutur dia.
Tim Kampanye Nasional KIK, telah menyerahkan nama-nama yang akan menjadi penggerak pemenangan Capres Petahana Jokowi-Ma'ruf Amin ke KPU RI.
Dari sejumlah nama yang masuk TKN KIK, beberapa di antaranya adalah pejabat tinggi negara hingga mantan petinggi TNI. Namun, dalam daftar TKN itu belum tercantum nama ketua yang akan memimpin tim menjalankan program kampanye paslon. (fdi)
