Rendy Nugroho
MerahPutih MotoGP - Kepala Komunikasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) atau yang biasa dikenal dengan Deputi Harmonisasi dan Kemitraan, Gatot S Dewa Broto, menuturkan jika rencana pelaksanaan salah satu seri MotoGP di Indonesia pada 2017, masih terdapat kendala.
Diterangkannya, jika Presiden RI Joko Widodo, menyatakan masalah MotoGP harus dikaji sungguh-sungguh karena ada penggunaan APBN kepada swasta murni.
Keputusan Presiden (Keppres) MotoGP tersebut tidak akan pernah ditandatangani Presiden jika tiga saya yang diminta tidak diselesaikan. Ketiga syarat tersebut, adalah master plan Sirkuit Sentul, penyelesaian kontrak dengan Dorna, dan menyerahkan Surat Pernyataan soal kepemilikan Sirkuit Sentul.
Pemerintah pun memberikan waktu satu minggu kepada pihak Sentul untuk menyelesaikan master plan tersebut.
"Surat Pernyataan yang berisi kepemilikan Sirkuit Sentul oleh Tinton Suprapto selaku Dirut dan Tommy Soeharto selaku komisaris utama. Tujuannya, agar keduanya bertanggungjawab jika ada masalah hukum di kemudian hari," kata Gatot saat menggelar jumpa pers terkait rapat terbatas (Ratas) persiapan Asian Games (AG) 2018 dan MotoGP 2017 di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (11/1).
Sementara itu, terkait dengan Ratas persiapan Asian Games 2018 yang diselenggarakan sejak pagi di kantor Kemenko PMK dan siang di Istana Negara bersama Presiden Jokowi, di antaranya membahas pembangunan Velodrome di Rawamangun dan Equestrian yang belum ada progress dari Pemda DKI.
Selain itu, membahas pelaksanaan Asian Games 2018 dan MotoGP 2017 yang juga semakin dekat. Kemudian, Ratas dipimpin Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani serta dihadiri perwakilan sejumlah kementerian.
Masing-masing yakni, Kemensesneg, Kemendagri, Kemenkumham, Kemenkeu, KemenPUPera, Kemenhub, KemenPPN/Bappenas, Kemenpora, Kapolri, Bekraf, BPKP, LKPP, dan Ketua KOI. (esa)
BACA JUGA:
