Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Sejumlah nasabah PT. MPIP dan MPIS menyatakan akan melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara.
"Apabila tidak ada perhatian maka kami berunjuk rasa di depan Istana Presiden," ujar salah satu nasabah PT MPIP berinisal AS dalam keterangan tertulisnya, Kamis (4/6).
"Kami juga telah mengirimkan permohonan Rapat Dengar pendapat ke Komisi III DPR RI. Agar wakil rakyat dapat mendengar secara langsung keluh kesah kami. Uang pensiunan kami raib yang sudah puluhan tahun dikumpulkan,” katanya lagi.
Sementara, nasabah lainnya berinisial R dengan tegas meminta Kapolda Metro Jaya agar menangkap dan menahan para oknum pembuat skema Ponzi ini.
“Pada awal sungguh menggiurkan, saat menggerakan hati para nasabah, dinyatakan uang disetor guna membiayai proyek property, ternyata untuk skema ponzi, dengan gali lobang tutup lobang, disini kami merasa tertipu,” ucapnya.
Ia menegaskan, para nasabah lain mengaku enggan ikut PKPU. “Untuk apa memilih jalur PKPU? Sejak awal sudah terindikasi ada itikad tidak baik. PKPU hanya taktik buying time, dan bertujuan menghilangkan unsur pidana," jelas dia.
"Para korban yang ikut PKPU akan kecewa karena tidak terdapat kejelasan mengenai aset yang dimiliki PT. MPIP dan MPIS. Adalah tidak logis, perusahaan yang tidak operasional dan minim aset dapat membayar kerugian para nasabah sebesar Rp8 triliun. Korban lain menjawab,” sambungnya.
Menurut para nasabah, perdamaian hanya bisa diwujudkan apabila direksi PT. MPIP ada itikad baik. "Dari awal, para nasabah telah digerakan sedemikian rupa, dengan janji-janji manis keluar dari mulut Dirut RSO yang dikemas dalam acara Mahkota Vaganza. Diacara tersebut, perusahaan menyatakan bakal meraih untung dari Rp50 miliar hingga puluhan triliun. Nyatanya uang para nasabah malah di buat Ponzi Scheme," jelas dia.
“Parahnya lagi, para nasabah diimingi, selain mendapat bunga, akan diberikan pula dividen oleh Raja Sapta Oktohari. Namun kenyataannya bukan hanya tidak dapat dividen, modal pokok para nasabah pun tidak dikembalikan,” beber dia.
Sementara, Ahli Pidana Universitas Bhayangkara Jakarta, Dwi Seno menjelaskan mens rea perbuatan dugaan pidana Direksi PT MPIP telah terang benderang dalam tayangan video pada bulan Nopember 2019, yang membujuk rayu, menggerakan hati para calon nasabah yang hadir agar memasukkan dana ke PT. MPIP dengan mengatakan akan memberikan dividen selain dapat bunga.
Hal itu, kata dia, Telah memenuhi unsur Bujuk rayu dan rangkaian kebohongan pada pasal 378 tentang Penipuan. Ditambah dengan tidak dikembalikannya dana para pelapor ketika jatuh tempo, memenuhi unsur penggelapan yang ada didalam kekuasaannya dengan menahan uang milik orang lain, dalam hal ini kepunyaan para nasabah, sesuai pasal 372 KUH Pidana tentang Penggelapan.
“Apalagi perusahaan menarik dan menghimpun dana masyarakat, dengan hanya memiliki izin perusahaan jelas melanggar hukum,” tutup dia. (*)
