MerahPutih.com - Influence Operations Bulletion Q3 2026 yang disiarkan di blog Google pada 30 Oktober 2026, melaporkan penutupan kanal-kanal YouTube yang dikaitkan dengan operasi pengaruh terkoordinasi.
Berdasarkan data dalam buletin itu, Google selama Juli sampai Oktober 2026 menutup total 19.372 kanal YouTube sebagai bagian dari investigasi terhadap operasi pengaruh terkoordinasi yang terkait dengan Indonesia.
Kanal-kanal tersebut menurut Google menyebarkan konten dalam bahasa Indonesia yang mendukung pemerintah Indonesia beserta jajaran pemerintahannya serta melontarkan kritik terhadap pihak-pihak yang mengkritik pemerintah Indonesia.
Penutupan kanal YouTube sebagai bagian dari investigasi terhadap operasi pengaruh terkoordinasi juga berdampak pada kanal-kanal YouTube di negara-negara lain, termasuk China, Rusia, Iran, Prancis, Azerbaijan, dan India. Laporan Google tersebut merujuk negara sebagai lokasi geografis aktivitas akun atau asal jaringan.
Baca juga:
Link Nonton Persib Bandung Vs Shan United Gratis di YouTube, Tinggal Klik!
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) akan meminta klarifikasi dari Google mengenai penutupan lebih dari 19 ribu kanal YouTube sebagai bagian dari investigasi terhadap operasi pengaruh terkoordinasi yang terkait dengan Indonesia.
Komdigi akan meminta klarifikasi resmi kepada Google dan terus mendorong tata kelola moderasi konten yang transparan, adil, serta melindungi kebebasan berekspresi masyarakat Indonesia secara menyeluruh,
demikian pernyataan resmi Kemkomdigi.
Kemkomdigi menilai laporan Google belum memberikan penjelasan yang memadai mengenai jenis akun yang ditindak, bentuk pelanggaran yang ditemukan, maupun dasar pengaitan operasi tersebut dengan Indonesia.
Menurut pandangan kementerian, temuan sebesar itu memerlukan penjelasan yang dapat diuji. Penjelasan tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi kesalahan atribusi maupun penafsiran yang keliru terhadap temuan Google.
Kementerian juga menyatakan bahwa "kebebasan berekspresi perlu berlaku bagi semua pihak atau kelompok manapun, baik yang mendukung maupun yang mengkritik pemerintah."
Kemkomdigi menyampaikan bahwa pemerintah Indonesia mendukung platform digital memberantas manipulasi informasi dan aktivitas yang tidak auntentik di ruang digital. Namun, kementerian menyatakan bahwa setiap moderasi konten berskala besar harus dilakukan secara transparan, adil, dan proporsional.