Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto resmi melantik 481 pasang kepala daerah hasil Pilkada 2024. Pelantikan kepala daerah ini digelar di halaman tengah yang berada di antara Istana Negara dan Istana Merdeka, Kamis (20/2).
Setelah itu, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pelantikan dilanjutkan dengan pembacaan Keppres terkait pelantikan para gubernur-wakil gubernur serta pembacaan Keputusan Menteri Dalam Negeri terkait pengesahan bupati-wakil bupati dan wali kota-wakil wali kota.
"Bersediakah saudara-saudara mengucapkan sumpah janji sesuai agama masing-masing?" ujar Prabowo.
"Bersedia," ucap para kepala daerah.
Baca juga:
Usai Pelantikan, Prabowo Bakal Sampaikan Amanat ke 961 Kepala dan Wakil Kepala Daerah
Presiden Prabowo kemudian memimpin pengambilan sumpah jabatan para kepala daerah. Berikut bunyi sumpah jabatan yang diucapkan para kepala daerah:
"Saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai gubernur, sebagai wakil gubernur, sebagai bupati, sebagai wakil bupati, sebagai walikota , sebagai wakil walikota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa," demikian bunyi sumpah tersebut.
Baca juga:
6 Kepala Daerah Terpilih Wakili Seluruh Agama Maju untuk Dilantik Prabowo
Ada enam perwakilan kepala daerah yang maju untuk menandatangani berita acara pelantikan sebagai simbolis. Berikut enam kepala daerah tersebut:
1. Mewakili sumpah Agama Islam: Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal
2. Mewakili sumpah Agama Katolik: Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda
3. Mewakili sumpah Agama Budha: Wali Kota Singkawang, Tjhau Chui Mie
4. Mewakili sumpah Agama Hindu: Bupati Karangasem, I Gusti Putu Parwata
5. Mewakili sumpah Agama Konghucu: Wali Kota Manado, Andrei Angouw
6. Mewakili sumpah Agama Kristen Protestan: Bupati Merauke, Yoseph P Gebze
Usai pembacaan sumpah jabatan, keenam perwakilan kepala daerah itu kemudian menandatangani berita acara. (Knu)
