Frengky Aruan
MerahPutih.com - Presiden ke-2, Soeharto dan Presiden ke-4 KH Abdurahman Wahid (Gus Dur) masuk dalam nama yang akan diusulkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai tokoh yang akan mendapatkan gelar pahlawan nasional.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menilai, jasa-jasa mereka selama ini tengah dipertimbangkan.
“Ya tentu akan dipertimbangkan lah ya. Kebaikan-kebaikannya juga harus jadi pertimbangan,” kata Gus Ipul kepada wartawan di Jakarta dikutip Kamis (24/3).
Dia menganggap, kalaupun ada yang pro dan kontra itu merupakan hal yang biasa.
“Pak Harto, Gus Dur, atau juga seluruh pahlawan yang diusulkan itu pada dasarnya memiliki kelemahan dan kekurangan. Kenapa? Karena mereka manusia,” ujarnya.
Calon pahlawan nasional juga manusia yang tidak akan sempurna.
Baca juga:
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Titiek: Jasanya Begitu Besar
“Semua pahlawan yang diusulkan manusia. Siapa pun pahlawan itu yang diusulkan itu manusia. Manusia itu tempatnya kesalahan. Jadi enggak ada yang sempurna,” tambahnya.
Gus Ipul menjelaskan bahwa pemberian gelar pahlawan untuk Soeharto dan Gus Dur adalah bentuk mengingat jasa-jasa baiknya.
“Kita mempertahankan nilai-nilai yang baik sambil kita juga mengadopsi nilai-nilai baru yang lebih baik. Jadi yang baik, yang lama kita mempertahankanlah. Yang jelek ya enggak usah diteruskan,” kata dia.
Gus Ipul mengatakan bahwa Soeharto berpeluang besar untuk mendapatkan gelar pahlawan tahun ini usai namanya dicabut dari TAP MPR 11/1998 soal korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Adapun pemberian gelar pahlawan berawal dari usulan masyarakat. Usulan itu ditampung di kabupaten/kota lantas diusulkan oleh bupati/wali kota tempat tokoh itu lahir.
Nama yang diusulkan akan dikaji oleh sebuah tim bernama Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) lalu diusulkan oleh bupati/wali kota ke gubernur. Dari gubernur, nama itu akan diusulkan ke Kementerian Sosial.
Baca juga:
Respon Istana Soal Pengusulan Mantan Presiden Soeharto Dapat Gelar Pahlawan, Semua Punya Jasa
Usai dari sana, Kementerian Sosial akan membentuk Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) lalu mengusulkan nama-nama ke Dewan Gelar. Lalu, dari Dewan Gelar, nama pahlawan baru akan diputuskan oleh presiden.
