Relawan Sebut Kaesang Mewarisi Ideologi Politik Jokowi

MerahPutih.com - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep beserta jajaran pengurus partai bertandang ke kantor relawan Arus Bawah Jokowi (ABJ), di Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (28/9).

Ketua Umum ABJ Michael Umbas menyebut Kaesang merepresentasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sewaktu muda. Perbedaannya, keduanya menjalani karier politik dengan tantangan yang berbeda sesuai perkembangan zaman.

Baca Juga

Disebut Bidak Catur Jokowi, Kaesang: Ya Tidak Apa-apa

“Di mata kami saya berani mengatakan bahwa Mas Kaesang ini Jokowi muda, yang punya tantangan kepemimpinan di era berbeda,” kata Michael di kantor ABJ, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis, (28/9).

Michael mengaku teringat kembali saat-saat mendukung Jokowi ketika menerima kedatangan Kaesang. Dia menyebut bernostalgia saat memberikan dukungan politik kepada Jokowi pada Pilpres 2014 dan Pilpres 2019.

“Tadi kami juga berbincang-bincang cukup hangat di dalam, bernostalgia bagaimana dulu peran relawan bersama Pak Jokowi,” ucap Michael.

Baca Juga

Jokowi Restui Kaesang Berpolitik Lewat PSI

“Hari ini kami melihat hal yang sama dilakukan oleh Bro Kaesang dalam kapasitas sebagai ketua umum PSI. Ini memberikan pesan yang kuat bahwa Pak Jokowi dan Mas Kaesang ini sama,” imbuhnya.

Michael menyebut Kaesang mewarisi ideologi politik Jokowi. Menurutnya, pemikiran dan visi Jokowi terlihat dari pergerakan politik Kaesang.

“Pemikiran, pandangan, visi beliau terpancar dari gerak politik mas Kaesang dan kami tadi juga sepakat ruang eksplorasi berpolitik yang paling realistis menurut mas Kaesang ada di PSI,” ucapnya.

Michael meyakini Kaesang berbuat banyak di dunia politik bersama PSI. Dia menilai keputusan Kaesang berada di PSI sudah tepat.

“Oleh karena itu, kami selain menandatangani ini, kami sudah saling bertukar informasi dan mungkin sudah sampai pada tahap akan mendukung penuh PSI sampai lolos ke senayan,” ujar Michael. (Pon)

Baca Juga

Jadi Ketua Umum, Kaesang Diprediksi Mampu Bawa PSI ke DPR