Reaksi Deddy Mizwar KPK Lakukan OTT Perizinan Meikarta

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 15 Oktober 2018
Reaksi Deddy Mizwar KPK Lakukan OTT Perizinan Meikarta

Pembangunan kawasan Meikarta. (meikarta.com)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

Merahputih.com - Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat 2013-2018 Deddy Mizwar angkat bicara soal operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap sejumlah orang di Kabupaten Bekasi terkait perizinan proyek Meikarta.

Deddy mengatakan pengembang yaitu PT Lippo Karawaci Tbk tidak bisa membangun kawasan kota terencana, yakni Meikarta di Cikarang, Kabupaten Bekasi, di luar rekomendasi yang diizinkan oleh pemerintah daerah. Salah satu izinnya dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"(Soal OTT proyek Meikarta) saya belum tahu apa yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Namun yang jelas sampai hari ini setahu saya, pengembang tidak mungkin membangun seperti dibayangkan Meikarta kecuali yang sudah diizinkan seluas sekitar 84,6 hektare," kata Deddy Mizwar, senin (15/10).

Saat menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar dikenal sebagai sosok yang cukup keras dalam memberikan rekomendasi perizinan, termasuk soal rencana pembangunan Meikarta tersebut.

Proyek Meikarta

Semasa menjabat sebagai Wagub Jawa Barat, dirinya telah memberikan rekomendasi pada Bupati Bekasi untuk penggunaan lahan seluas 84,6 hektar di Cikarang untuk Meikarta. "Kalau terkait Meikarta, rekomendasi memang sudah diberikan kepada Bupati Bekasi karena bupati yang memohon tetapi luasnya hanya 84,6 hektare, bukan 500 hektare," kata Deddy Mizwar dikutip Antara.

Dia mengatakan rekomendasi tersebut dikeluarkan karena sudah sesuai dengan peraturan tentang izin perumahan. Dia tidak ingin mengeluarkan rekomendasi hingga 500 hektare karena khawatir akan berpengaruh pada air bersih. "Itu OTT-nya karena apa? Izin mendirikan bangunan atau soal Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) 'kan kita enggak tahu. Yang jelas siapa yang berbuat dia akan kena," ujarnya.

"Kalau saya enggak tahu apa yang terjadi di kabupaten, karena mereka punya hak juga dalam masalah perizinan, karena itu 'kan kawasan strategis provinsi. Jadi provinsi hanya sebatas memberi rekomendasi dari ketetapan mengenai tata ruang. Selebihnya di balik itu kita enggak tahu," kata dia. (*)

#Meikarta #Deddy Mizwar
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Dasco Pastikan Hak Konsumen Meikarta Terpenuhi
“Dan juga kami akan melakukan pendampingan kepada konsumen yang sudah membeli agar haknya dapat terpenuhi,” pungkas Dasco.
Andika Pratama - Selasa, 14 Februari 2023
Dasco Pastikan Hak Konsumen Meikarta Terpenuhi
Indonesia
Anggota DPR Lintas Fraksi Tinjau Proyek Meikarta
Rombongan legislator Senayan dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Setibanya di lokasi, mereka langsung disambut pihak Meikarta.
Andika Pratama - Selasa, 14 Februari 2023
Anggota DPR Lintas Fraksi Tinjau Proyek Meikarta
Indonesia
DPR Akan Panggil CEO Lippo Karawaci John Riady
Komisi VI DPR RI akan memanggil CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta.
Zulfikar Sy - Selasa, 14 Februari 2023
DPR Akan Panggil CEO Lippo Karawaci John Riady
Indonesia
Anggota DPR ke Bos Anak Usaha Lippo: Nggak Ada yang Bisa Atur Republik Ini
"Jadi kalau bapak nggak bisa jawab, bilang. Biar kita panggil pimpinan bapak. Ini Republik Indonesia bukan republik Lippo. Nggak ada yang bisa atur-atur republik ini," tegas Andre.
Andika Pratama - Senin, 13 Februari 2023
Anggota DPR ke Bos Anak Usaha Lippo: Nggak Ada yang Bisa Atur Republik Ini
Indonesia
Anak Usaha Lippo Cabut Gugatan Rp 56 Miliar ke Konsumen Meikarta
Presiden Direktur PT Lippo Cikarang, Ketut Budi Wijaya, menyampaikan pihaknya mencabut gugatan Rp 56 miliar ke konsumen.
Andika Pratama - Senin, 13 Februari 2023
Anak Usaha Lippo Cabut Gugatan Rp 56 Miliar ke Konsumen Meikarta
Indonesia
Wakil Ketua DPR soal Kasus Meikarta: Jangan Sampai Rugikan Masyarakat
"Jangan sampai kemudian masyarakat banyak yang dirugikan,” ujarnya.
Andika Pratama - Jumat, 27 Januari 2023
Wakil Ketua DPR soal Kasus Meikarta: Jangan Sampai Rugikan Masyarakat
Indonesia
Komisi VI Sebut Pihak Meikarta Lecehkan DPR
RDPU yang digelar Rabu (25/1) tersebut sedianya membahas terkait permasalahan konsumen Meikarta.
Zulfikar Sy - Kamis, 26 Januari 2023
Komisi VI Sebut Pihak Meikarta Lecehkan DPR
Bagikan