RDF Plant Rorotan Terus Mengalami Kendala Hingga Berujung Batal Diresimkan, Kapan Bisa Beroperasi Penuh?

Merahputih.com - Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto, menyatakan bahwa uji coba Refuse Derived Fuel (RDF) Plant Rorotan, Jakarta Utara, ditargetkan akan dimulai pada pekan depan. Namun, rencana ini hanya bisa terlaksana jika tidak ada lagi kendala.

Asep menjelaskan bahwa penundaan ini dilakukan agar persiapan benar-benar matang. Kondisi peralatan mesin harus dipastikan berfungsi dengan lancar. Langkah selanjutnya, DLH akan mengundang masyarakat agar tidak ada lagi isu yang beredar.

Sebelumnya, Asep menargetkan RDF Rorotan bisa beroperasi secara resmi pada 24 September 2025. Namun, pengoperasian proyek ini masih menuai penolakan dari warga sekitar. Untuk meredam situasi, DLH DKI Jakarta akhirnya membatalkan peresmian yang dijadwalkan hari ini.

Baca juga:

Warga Rorotan Tak Perlu Cemas! DLH DKI Jamin Operasional RDF Plant Didampingi Pakar ITB dan Dilengkapi Teknologi Canggih

Asep juga melaporkan penundaan ini kepada Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, melalui Firdaus Ali.

"Kami mohon maaf. Minggu ini kami belum bisa untuk running. Karena memang kami memahami kondisi di bawah seperti itu," ucap Asep.

Jika situasi sudah kondusif, pihaknya akan mengupayakan uji komisioning secara lebih masif dan transparan dengan mengundang warga.

Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, juga menegaskan bahwa tujuan mengundang masyarakat adalah agar mereka bisa menyaksikan langsung bahwa janji-janji yang diberikan Pemprov Jakarta terkait RDF Rorotan telah dipenuhi.

Baca juga:

RDF Rorotan Segera Diresmikan, DPRD Minta Pemprov DKI tak Lalai dalam Penanganan Bau

Meskipun saat ini RDF Rorotan belum mampu menyenangkan semua pihak, perbaikan dan penyempurnaan akan terus dilakukan sebagai tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat RDF Rorotan memiliki tujuan mulia, yaitu untuk mengatasi masalah sampah di Jakarta. Jika proses komisioning berjalan lancar, Pramono menyatakan akan mengundang Pemerintah Pusat untuk hadir dalam peresmiannya.