RAPBN 2016 Gunakan Voting, KMP Sudah Pasti Keok

Badan Anggaran DPR RI: Rapat kerja dengan Menko Perekonomian, Menko Polhukam, Menko PMK, dan Menko Kemaritiman, Selasa (13/10). (Foto: MerahPutih/Rizki Fitrianto)
MerahPutih Bisnis - Badan Anggaran (Banggar) nampaknya serius membahas undang-undang rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RUU RAPBN) 2016. Hal tersebut lantaran salah satu anggota Badan Anggaran (Banggar) yakni fraksi Gerindra masih bersi kukuh menolak pembahasan tersebut.
Melihat hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan dilakukan voting suara, atau pengambilan keputusan terbanyak. Demikian diungkapkan Anggota Banggar Fraksi Hanura Dadang Rusdiana, di gedung dewan perwakilan rakyat (DPR RI), Jakarta, (29/10).
Meski diadakan voting suara, kata Dadang, pihaknya optimis menang. Mengingat Kelompok Indonesia Hebat (KIH) besama Partai Amanat Nasional (PAN) solid mendukung pemerintah.
"Pasti menang, KIH sama PAN kompak sudah setuju. Jadi kita tetap unggul," katanya penuh keyakinan.
Awal mula yang membuat perdebatan pembahasan RUU RAPBN 2016 ini semakin berlarut-larut adalah adanya penyertaan modal negara (PMN) untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 39,42 triliun yang dinilai bukan kebutuhan mendesak. Padahal saat ini baru terealisasi sekitar Rp 28 triliun dari Rp 62 triliun. Artinya ada sekitar Rp 34 triliun yang belum terealisasi. Untuk itu, fraksi Gerindra mengusulkan alokasi PMN ini disalurkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak seperti dana desa.
"Menurut saya keliru kalau KMP menganggap PMN untuk BUMN ini tidak pro rakyat sebab ini kan merupakan salah satu upaya presiden untuk tingkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan cuma lewat BUMN," pungkasnya. (Rfd)
Baca Juga: