PSSI Diminta Buka Hasil Evaluasi Kinerja Shin Tae-yong ke Publik

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Selasa, 07 Januari 2025
PSSI Diminta Buka Hasil Evaluasi Kinerja Shin Tae-yong ke Publik

Sejarah kepelatihan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Foto doc. PSSI

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

Merahputih.com - PSSI didesak untuk transparan terkait pemecatan Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia.

Ketua Komisi X, Hetifah Sjaifudian menilai keputusan tersebut harus didasarkan pada evaluasi kinerja yang objektif dan dipublikasikan secara terbuka.

"Kami meminta PSSI untuk mempublikasikan hasil evaluasi kinerja Shin Tae-yong agar tidak menimbulkan polemik yang merugikan," ujar Hetifah dalam keterangannya, Selasa (7/1).

Meski begitu, Komisi X DPR RI menghormati PSSI sebagai badan yang berwenang dalam pengelolaan sepak bola Indonesia. Namun, langkah besar seperti pemecatan pelatih timnas harus dijelaskan dengan baik kepada masyarakat.

Baca juga:

STY Dipecat dari Kursi Pelatih Timnas Karena Ego dan Sering Ubah-ubah Komposisi Pemain

Meskipun hasil yang dicapai di level tertentu belum optimal, Shin Tae-yong telah memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan performa timnas kelompok umur.

Hal ini perlu menjadi bahan pertimbangan PSSI dalam mengambil keputusan besar, apalagi mengingat besarnya dukungan masyarakat terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut.

Selain itu, Komisi X juga mengingatkan PSSI untuk mempertimbangkan aspirasi publik terkait keputusan tersebut.
"Sebagai representasi rakyat, Komisi X menilai bahwa setiap keputusan besar di dunia olahraga, terutama yang melibatkan kepentingan publik seperti ini, harus mengedepankan transparansi dan keterbukaan," tambah Hetifah.

Menanggapi hal tersebut, Komisi X DPR berencana memanggil PSSI dalam waktu dekat untuk meminta klarifikasi lebih lanjut. Pemanggilan ini akan dilakukan setelah masa reses DPR berakhir pada 20 Januari 2025.

Selain membahas soal naturalisasi pemain, Komisi X juga akan mempertanyakan alasan di balik pemecatan Shin Tae-yong dan apakah pelatih baru yang dipilih PSSI akan mampu membawa Timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi.

Baca juga:

Buntut Pemecatan Shin Tae-yong, PSSI Langsung Dipanggil DPR

"Apakah pelatih baru akan lebih baik dari Shin Tae-yong? Kami ingin mendalami hal ini, mengingat banyaknya masyarakat yang kecewa dengan keputusan tersebut," ujar Wakil Ketua Komisi X, Lalu Hadrian Ifani.

Menurut Lalu, Komisi X akan meminta PSSI untuk menjelaskan lebih rinci terkait langkah strategis yang akan diambil setelah pergantian pelatih, terutama menyangkut target lolosnya Timnas Indonesia ke Piala Dunia.

"Masyarakat sebagai supporter perlu mendapatkan pemahaman yang jelas tentang rencana strategis PSSI ke depan," tegasnya.

#Shin Tae-yong #DPR RI #Timnas
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Usman menekankan perlunya pengawasan yang ketat untuk memastikan implementasi penurunan HET di lapangan berjalan tanpa penyimpangan
Angga Yudha Pratama - 1 jam, 3 menit lalu
HET Pupuk Turun Sampai 20 Persen di Seluruh Indonesia, Aparat Diminta Jangan Santai
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Unggahan tersebut terbilang populer dengan lebih dari 12.400 tanda suka dan 2.400 komentar
Angga Yudha Pratama - 2 jam, 3 menit lalu
[HOAKS atau FAKTA]: DPR Dibubarkan Karena Dianggap Tak Berguna dan Selalu Menghalangi Rakyat
Indonesia
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Prinsip utama adalah mendukung kebijakan pendidikan yang mampu meningkatkan daya saing global
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tak Masalah Bahasa Portugis Masuk ke Sekolah, Tapi Ada Syarat Khusus Biar Siswa Enggak Stres Gara-gara Tugas Tambahan
Indonesia
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Penting untuk dipastikan bahwa pengajaran bahasa Portugis, sama seperti bahasa asing lainnya, memiliki landasan dan tujuan yang kuat
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
Bahasa Portugis Bakal Masuk Sekolah, DPR Wanti-wanti Agar Kebijakan 'Mendadak' Prabowo Ini Punya Manfaat Strategis Jangka Panjang
Indonesia
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Penyelesaian konflik antara warga dan pengembang harus berpegangan pada tiga prinsip utama hukum
Angga Yudha Pratama - Jumat, 24 Oktober 2025
DPR Tegaskan Hak Ibadah Adalah Amanah Konstitusi yang Tak Bisa Diabaikan
Indonesia
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) harus bergerak cepat menyelamatkan dana milik investor. ?
Dwi Astarini - Kamis, 23 Oktober 2025
Dana Syariah Gagal Bayar ke Investor, DPR Minta OJK Harus Pastikan Dana Investor Aman
Indonesia
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Pemerintah berencana hapus tunggakan iuran BPJS Kesehatan. Komisi IX DPR pun mengingatkan jangan sampai hal itu memicu konflik.
Soffi Amira - Kamis, 23 Oktober 2025
Pemerintah Mau Hapus Tunggakan Iuran BPJS Kesehatan, DPR: Jangan Sampai Picu Konflik
Indonesia
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Selain kenaikan pajak, masyarakat juga mengkhawatirkan bahwa pengurangan DBH akan berdampak pada pemotongan program subsidi dan Bantuan Sosial
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD Harap Pemprov DKI Jangan Terburu Naikkan Pajak, Warga Sudah Terdampak Usai DBH Dipangkas
Indonesia
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Setiap rupiah yang dikeluarkan negara harus tepat guna dan tepat sasaran
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
BLT Tambahan Rp 30 Triliun Cair, DPR Desak Pemerintah Pastikan Tepat Sasaran dan Dorong Kemandirian
Indonesia
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Gaji yang tinggi tidak boleh menjadi satu-satunya jaminan moral
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPR Tuntut Pengawasan Berlapis dan Budaya Integritas Total di Balik Kenaikan Gaji Hakim
Bagikan