Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) gagasan Presiden Prabowo Subianto mendapatkan sorotan tajam DPR RI usai muncul penegasan bahwa MBG tidak bersifat paksaan bagi keluarga mampu.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Matindas J. Rumambi, menilai pernyataan Presiden merupakan instruksi strategis bagi pemerintah untuk segera membenahi tata kelola bantuan sosial secara menyeluruh demi menjamin ketepatan sasaran.
“Pernyataan Pak Presiden ini adalah sinyal kuat untuk memperbaiki tata kelola kita. Prinsip keadilan dan ketepatan sasaran harus menjadi panglima dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis,” ujar Martindas, Senin (11/5).
Baca juga:
Prabowo Tegaskan MBG Bukan untuk Orang Kaya, DPR Minta Data Penerima Diperketat
Validasi Data dan Transparansi Anggaran
Komisi VIII DPR RI mendesak kementerian terkait untuk melakukan validasi ulang terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Validasi ini bertujuan menciptakan sistem penyaringan yang ketat agar anggaran negara yang besar tidak jatuh ke tangan kelompok ekonomi mandiri.
Menurut Matindas, akurasi data menjadi kunci utama guna menghindari potensi kebocoran anggaran dalam distribusi bahan pangan maupun makanan jadi di lapangan.
“Pernyataan Presiden bahwa orang kaya tidak dipaksa makan MBG artinya kita harus punya sistem saring yang ketat. DTKS harus terus diperbarui agar program ini benar-benar menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera,” tegas Politisi PDI-Perjuangan tersebut.
Pengawasan Ketat Distribusi Logistik
Selain persoalan data, DPR juga menyoroti aspek edukasi publik mengenai kesetiakawanan sosial. Langkah Presiden dianggap sebagai upaya membangun budaya jujur di masyarakat, di mana keluarga mampu secara sukarela memberikan kuota mereka kepada masyarakat yang lebih membutuhkan.
Baca juga:
Komisi VIII berkomitmen melakukan pengawasan ketat terhadap implementasi teknis agar program ini efektif menekan angka stunting.
“Kami di DPR RI akan memastikan bahwa petunjuk dari Pak Presiden ini diterjemahkan ke dalam petunjuk teknis (juknis) yang kredibel oleh pemerintah. MBG harus menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dan pencegahan stunting yang efektif,” pungkas legislator asal Sulawesi Tengah tersebut.
