Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Polri menegaskan sikap netralnya dalam Pilpres 2019 dengan menerbitkan arahan dalam bentuk surat telegram kepada para kapolda terkait maraknya kegiatan deklarasi politik untuk mendukung salah satu calon presiden tertentu.
Dalam surat telegram tersebut, ada empat aksi dukungan capres yang perlu mendapatkan perhatian yakni #2019GantiPresiden, #2019TetapJokowi, #Jokowi2Periode dan #2019PrabowoPresiden.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto menjelaskan kegiatan menyampaikan pendapat di muka umum telah dilindungi oleh Undang-undang namun tetap harus menghormati hak dan kebebasan orang lain. "Menyampaikan pendapat di muka umum berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak dan kebebasan orang lain," kata dia, di Jakarta, Senin (3/9).
"Kedua, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, ketiga, menaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keempat, menjaga dan menghormati keamanan dan ketertiban umum," imbuh jenderal polisi bintang satu itu, dikutip Antara.
Setyo juga menambahkan materi dalam kegiatan tersebut tidak boleh memecah belah kesatuan bangsa. Untuk itu, lanjut dia, Polri berhak untuk mempelajari terlebih dahulu setiap permohonan kegiatan untuk melihat adanya potensi konflik ketika acara tersebut dilaksanakan.
"Polisi wajib melakukan assesment penilaian apakah (rencana kegiatan) akan terjadi konflik atau tidak," katanya. "Kalau berpotensi konflik, maka kami tidak izinkan. Kalau (kegiatan) bubar sendiri, alhamdulillah. Kalau tidak mau bubar, kami bubarkan."
Terakhir, Setyo memastikan Polri tetap bersikap netral termasuk berjanji membubarkan deklarasi #Jokowi2 Periode jika memang berpotensi memicu konflik di masyarakat.
"Polisi netral. Saya katakan tidak ada polisi berpihak karena kebijakan ini tujuannya agar jangan sampai ricuh dan konflik. Itu yang penting. Kalau dibilang polisi berpihak, kalau yang datang massa #Jokowi2Periode dan ada penolakan dari masyarakat, ya sama, kami bubarkan," tandas dia. (*)
