Polemik Bandara IMIP, Presiden Prabowo Perintahkan Menteri ESDM Tindak Tegas Dugaan Tambang Ilegal

MerahPutih.com - Polemik terkait Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah, membuat pemerintah pusat mengambil sikap tegas.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk menegakkan aturan tanpa pandang bulu terhadap seluruh aktivitas yang dianggap menyimpang.

“Jangan pandang bulu, karena enggak boleh negara kalah dari apa yang terjadi yang kurang pas atau melanggar," kata Bahlil di Jakarta, dikutip Kamis (27/11).

Bahlil menjelaskan bahwa hingga kini Kementerian ESDM masih menunggu laporan resmi dari tim terkait dugaan aktivitas penambangan ilegal di kawasan tersebut.

Baca juga:

Bandara di Morowali tak Diawasi Bea Cukai dan Imigrasi, Pengamat: Jangan Sampai Jadi Lokasi Transaksi Ilegal

Sementara itu, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang dipimpin Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin telah menurunkan tim untuk melakukan latihan operasi di Bandara IMIP. Bahlil menyebut dirinya tidak mengikuti kegiatan tersebut.

Ketika ditanya mengenai aktivitas pertambangan nikel di wilayah Morowali, Bahlil menegaskan bahwa kewenangan Kementerian ESDM terbatas pada pemberian rekomendasi hilirisasi nikel. Ia masih menunggu laporan lengkap dari tim investigasi mengenai dugaan tambang ilegal.

Meski begitu, Bahlil menegaskan komitmennya untuk menindak seluruh pihak yang melakukan penambangan tanpa izin.

“Siapapun yang melanggar terkait dengan tambang ilegal ataupun menambang di luar wilayah yang ada izinnya seperti BPKH, ataupun menambang di area yang ada nikelnya atau ada tambangnya tapi tidak ada izinnya, tetap akan diproses secara umum,” ujarnya.

Baca juga:

Bandara IMIP Disorot, Menkeu Purbaya Kirim Petugas Bea Cukai dan Imigrasi ke Morowali

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menyoroti keberadaan bandara di Indonesia yang beroperasi tanpa perangkat negara seperti Bea Cukai maupun Imigrasi. Sjafrie menyebut kondisi tersebut sebagai anomali.

Ia menegaskan bahwa fakta ini menjadi salah satu alasan TNI menggelar simulasi latihan intercept terhadap pesawat yang diduga memiliki indikasi aktivitas ilegal, sebagai bentuk kehadiran negara. Latihan serupa juga dilakukan di darat oleh prajurit TNI di bandara yang tidak memiliki petugas resmi negara. (Knu)