Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Penderita COVID-19 di Indonesia masih terus mengalami peningkatan. Pemerintah dinilai gagal membendung penyebaran COVID-19 ini, yang mengakibatkan dibubarkannya Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.
Namun demikian hal ini tidak membuat Pemerintah semakin fokus dalam penanganan COVID-19, tetapi malah tancap gas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja. Bahkan di masa reses dikebut untuk dibahas seperti yang terjadwal pada hari ini, Rabu (22/7).
Anggota Komisi V DPR Fraksi PKS Syahrul Aidi Maazat mengatakan, RUU Cipta Kerja mengangkat persoalan klasik yang sering dituding sebagai penyebab lemahnya investasi yang masuk ke Indonesia, yakni lamanya proses perijinan.
Baca Juga:
MUI Jaktim Rilis Lima Ketentuan Salat Idul Adha
"Yang menurut pemerintah adalah akibat banyaknya syarat yang harus dipenuhi oleh investor sebelum mereka dapat menanamkan modalnya di Indonesia," kata Syahrul dalam keterangannya, Senin (27/7).
Sebagai solusinya, pemerintah menggadang-gadang bahwa RUU Cipta Kerja dapat menjawab persoalan tersebut dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Namun tanpa sedikitpun memberikan bukti berapa pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan akan dicapai jika RUU Cipta Kerja ini berhasil disahkan oleh DPR," ujarnya.
Selain itu, draft dan naskah akademik RUU Cipta Kerja pun terkesan dipaksakan untuk segera dibahas. Menurutnya, banyak sekali inkonsistensi dan ketidakjelasan konsep dalam draft dan naskah akademik RUU tersebut.
"Di mana RUU ini akan merevisi 78 UU namun argumentasi yang diberikan sangatlah sedikit," imbuhnya.
Syahrul lantas mencontohkan, salah satu UU yang akan direvisi melalui RUU Cipta Kerja ini adalah UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. Dalam RUU ini 80 % substansi UU No. 28 Tahun 2002 akan direvisi, di mana 60% di antaranya merupakan penghapusan materi muatan UU.
"Alasan yang paling banyak dikemukakan terkait revisi UU No. 28 Tahun 2002 ini adalah banyaknya tumpang tindih aturan, namun demikian pemerintah tidak dapat membuktikan satu ayat pun dari UU No. 28 Tahun 2002 ini yang tumpang tindih dengan UU lainnya," tegas dia.
Selain itu, pemerintah tidak memberikan argumentasi yang cukup dalam naskah akademik karena hanya menyediakan penjelasan sebanyak 1,5 halaman. Padahal, sebuah UU yang separuh isinya dihapuskan sudah pasti kehilangan ruh pengaturannya.
"Walaupun pemerintah menjanjikan bahwa aturan yang dihapus ini akan dipindahkan ke dalam PP (Peraturan Pemerintah), akan tetapi akibat pelemahan ini justru dapat berakibat pada ketidakpastian berusaha bagi pengusaha sebab aturan-aturan ini dapat saja sewaktu-waktu diubah kembali karena tidak memiliki kekuatan seperti dalam UU," ujarnya.
Syahrul mengungkapkan beberapa isu yang mengemuka dari revisi UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ini adalah dihapuskannya peran Pemerintah Daerah dalam membina wilayahnya melalui penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sebab dalam RUU ini IMB akan diganti menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang nantinya akan diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.
Politikus Partai Dakwah ini menyayangkan hal tersebut. Menurut dia, Pemerintah Pusat belum tentu mengerti kondisi wilayah yang ada di berbagai daerah mengingat luasnya wilayah Indonesia dan khasnya permasalahan di setiap daerah.
"Juga mengurangi semangat otonomi daerah yang tercantum dalam Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 Amandemen ke-2," ungkapnya.
Isu lainnya, dihapuskannya materi muatan terkait persyaratan Bangunan Gedung yang didalamnya terdapat berbagai aturan terkait keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan yang dapat membahayakan pengguna gedung.
"Dan bisa jadi sebuah Bangunan Gedung tidak lagi ramah bagi penyandang cacat dan lansia apabila persyaratan-persyaratan tersebut tidak wajib dipenuhi," tegas dia.
Kemudian terdapat isu terkait proses penerbitan PBG (dulu IMB) dan SLF yang berpotensi menimbulkan praktek persaingan usaha yang tidak sehat dan menyuburkan praktek percaloan, di mana jangka waktu antara penerbitan PBG dengan pendirian Bangunan Gedung tidak lagi dibatasi.
Baca Juga:
Diserang Informasi Hoaks, Pemprov Pastikan PNS DKI Dapat Uang Tunjangan
Oleh sebab itu mengingat lebih dari 80% materi muatan UU No. 28 tahun 2002 akan direvisi melalui RUU Cipta Kerja ini, maka Fraksi PKS mendorong agar pembahasannya dikembalikan ke komisi V yang secara khusus membidangi persoalan Bangunan Gedung. Hal ini dibutuhkan agar dapat membahas lebih dalam revisi UU tersebut dengan mengundang pakar khusus terkait UU yang direvisi.
"Selain itu FPKS juga meminta Pemerintah menghadirkan argumentasi yang memadai terkait indikasi adanya tumpang tindihnya peraturan dalam UU No. 28 tahun 2002 ini dengan UU lainnya, yang menyebabkan UU ini harus direvisi melalui kajian empirik dan bukan melalui hipotesa yang subjektif tanpa data yang valid," pungkasnya. (Pon)
