Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PKS Bersih-Bersih, Mahfudz Siddiq Terdepak

Luhung SaptoLuhung Sapto - Selasa, 12 April 2016
PKS Bersih-Bersih, Mahfudz Siddiq Terdepak

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini (tengah) saat mengumumkan Rekomposisi anggota dan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) FPKS. (Foto dok PKS)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Nasional - Setelah memecat Fahri Hamzah dari seluruh jenjang jabatan di kepartaian, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggeser Mahfudz Siddiq.

Mahfudz Siddiq, yang juga dikenal sebagai loyalis Anis Matta, semula memimpin Komisi DPR RI kini menjadi anggota Komisi IV. 

Rekomposisi anggota dan pimpinan komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) FPKS ini disampaikan langsung oleh Ketua Fraksi Jazuli Juwaini dalam konferensi pers di DPR, Senin (11/4) lalu. 

“Inilah yang saya bacakan dari presiden PKS. Saya terima hari Rabu. Presiden meminta secepatnya diumumkan. Saya minta diumumkannya hari Senin,” jelas Jazuli di depan para Anggota dan Tenaga Ahli Fraksi PKS DPR RI seperti dilansir laman resmi PKS.

Berikut adalah susunan rekomposisi yang secara resmi mulai berlaku pada Tahun Sidang IV Masa Persidangan 2015-2016 

1. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat: Ledia Hanifa Amalia, S.Si, M.Psi.T

2. Komisi I
- Ketua: Dr. Abdul Kharis Almasyhari (Kapoksi) 
- Anggota: Jazuli Juwaini, MA; Dr. Sukamta (Banggar), Dr. Hidayat Nur Wahid

3. Komisi II
- Wakil Ketua: Drs. Almuzzammil Yusuf, M.Si
- Anggota: Hadi Mulyadi, S.Si, M.Si (Banggar) dan Drs. Chairul Anwar, S.Apt

4. Komisi III
- Kapoksi: Aboe Bakar Alhabsyi (Banggar)
- Anggota: Nasir Djamil, S.Ag; Tubagus Soemandjaja, Tifatul Sembiring

5. Komisi IV: 
- Kapoksi: Dr. Andi Akmal Pasluddin, SP, MM (Banggar)
- Anggota: Dr. Sa’duddin, Drs. Mahfudz Siddiq, M.Si, Dr. Hermanto

6. Komisi V
- Wakil Ketua: Ir. Yudi Widiana Adia, M.Si
- Anggota: Mahfudz Abdurrahman,S.Sos; Ir. Sigit Sosiantomo

7. Komisi VI
- Kapoksi: Drs. H. Martri Agoeng
- Anggota: Nurhasan Zaidi, dan Adang Daradjatun

8. Komisi VII
- Wakil Ketua: Tamsil Linrung (Kapoksi)
- Anggota: Rofi Munawar dan Dr. Zulkifliemansyah (Banggar)

9. Komisi VIII
- Wakil Ketua: H. Iskan Qolba Lubis (Kapoksi)
- Anggota: Muhammad Yudi Kotouky dan Drs. H. M Iqbal Romzi (Banggar)

10. Komisi IX
- Kapoksi: Ansory Siregar
- Anggota: Ahmad Zainuddin dan dr. Adang Sudrajat

11. Komisi X
- Wakil Ketua dan Kapoksi: Abdul Fikri Faqih, MM
- Anggota: Mustafa Kamal, SS; Dr. KH. Surahman Hidayat, MA; H.M. Sohibul Iman

12. Komisi XI
Kapoksi: Ecky Awal Mucharam (Banggar)
Anggota: Ir. Junaidi Auly, MM; dan Refrizal 

Susunan Pengurus Fraksi PKS
1. Ketua Fraksi: Jazuli Juwaini
2. Wakil Ketua Bidang Polhukam: Tifatul Sembiring
3. Wakil Ketua Bidang Kesejahteraan Rakyat: Ansory Siregar
4. Wakil Ketua Bidang Ekonomi: Ecky Awal Mucharam
5. Wakil Ketua Bidang Industri dan Pembangunan (Inbang): Zulkifliemansyah
6. Sekretaris Fraksi: Dr. Sukamta
7. Bendahara Fraksi: Martri Agoeng

Susunan Alat Kelengkapan Dewan
Anggota Baleg
1. Kapoksi: Dr. Hermanto
2. Anggota: Adang Daradjatun, Martri Agoeng, Junaidi Auly, dan dr. Adang Sudrajat

Anggota Banggar
1. Poksi 1: Dr. H. Sukamta
2. Poksi 2: Hadi Muyadi
3. Poksi 3: Aboe Bakar Alhabsyi
4. Poksi 4: Dr. Andi Akmal Pasluddin
5. Poksi VII: Zulkifliemansyah
6. Poksi VIII: Iqbal Romzi
7. Poksi XI: Ecky Awal Mucharam

Anggota Badan Urusan Rumah Tangga (BURT)
1. Kapoksi: Refrizal
2. Anggota: Ansory Siregar

Mahkamah Kehormatan Dewan: Dr. KH. Surahman Hidayat (Ketua)

Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP)
1. Wakil Ketua: Rofi Munawar
2. Anggota: Mahfudz Siddiq dan Jazuli Juwaini

BACA JUGA:

  1. PKS Tunjuk Ledia Hanifa Amaliah Gantikan Fahri Hamzah
  2. Dikeluarkan dari PKS, Fahri Hamzah: Aku Akan Bertahan
  3. Fahri Hamzah Masukan Gugatan ke PKS di PN Jaksel
  4. Pemecatan Fahri Hamzah Tak Akan Buat PKS Terpecah
  5. Pemecatan Fahri Hamzah dari PKS Tidak Berkaitan Bagi-bagi Kursi

 

#DPR RI #Jazuli Juwaini #PKS #Partai Keadilan Sejahtera (PKS) #Mahfudz Siddiq #Fahri Hamzah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Luhung Sapto

Penggemar Jones, Penjelajah, suka makan dan antimasak
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Kementerian Luar Negeri mengungkap dua WNI berinisial AE dan S diduga disandera di Myanmar dengan tuntutan tebusan Rp 200 juta.
Frengky Aruan - Minggu, 19 Juli 2026
DPR Minta Pemerintah Maksimalkan Diplomasi Selamatkan 2 WNI yang Disandera di Myanmar
Indonesia
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Modus tersebut dilakukan dengan menjaga setiap transaksi tetap di bawah batas harian 200 liter guna mengecoh deteksi otomatis.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
DPR Bongkar Modus 'Ambil Jatah' BBM Subsidi, Pelaku Layak Dipidana
Indonesia
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Akses terhadap data warga seharusnya hanya dapat dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
PKB Minta Akses Aparat ke Data Warga dalam RUU Satu Data Diawasi Ketat, jangan Sampai Ganggu Privasi
Indonesia
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan target fisik di atas kertas, tapi harus terintegrasi langsung dengan ekosistem ekonomi masyarakat nelayan lokal.
Dwi Astarini - Jumat, 17 Juli 2026
RUU Daerah Kepulauan, DPR Minta Pembangunan Infrastruktur tak sekadar Kejar Target
Indonesia
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Sistem peringatan dini pertanian (SIPERDITAN) harus diperkuat agar tidak mengganggu target produksi pangan nasional. 

Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
DPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Ancaman El Nino
Indonesia
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Suara buruh perlu menjadi bagian penting dalam proses penyusunan beleid tersebut.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
Buruh Ingatkan Revisi UU Ketenagakerjaan tak Boleh Kurangi Perlindungan Pekerja
Indonesia
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Dengan begitu, kepala daerah tidak lagi kesulitan ketika harus mengevaluasi pegawai yang dinilai tidak memenuhi target kerja.
Dwi Astarini - Kamis, 16 Juli 2026
RUU ASN Bakal Atur KPI Ketat, Ketua Komisi II: yang Kinerjanya enggak Bagus Bisa Out
Bagikan