Pj Heru Tegaskan Pemprov DKI Perkuat Komitmen Antikorupsi


Pj Heru menghadiri pameran kinerja Kejaksaan RI dengan tema 'Modern Humanity Educative dan Accessibility' di Terowongan Kendal Stasiun BNI Sudirman, Jakarta Pusat. (foto: dokumen Pemprov DKI)
MERAHPUTIH.COM - PENJABAT (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menegaskan, Pemerintah DKI Jakarta berkomitmen mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan memperkuat semangat antikorupsi.
Hal itu dikatakan Pj Heru saat menghadiri pameran kinerja Kejaksaan RI dengan tema Modern Humanity Educative dan Accessibility di terowongan Kendal Stasiun BNI Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (22/9).
Heru menegaskan, kerja sama dengan Kejaksaan RI juga melibatkan pendampingan dalam berbagai proyek strategis pemerintah daerah. Pengawasan secara terpadu diharapkan dapat memperkuat sistem pengendalian internal pemerintahan, mengurangi potensi korupsi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Jakarta.
Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, ia menerangkan pihaknya terus mengembangkan sistem pelayanan berbasis digital, seperti aplikasi JAKI dan layanan terpadu lainnya. Sistem ini tidak hanya mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik, tetapi juga meminimalkan potensi pungutan liar atau praktik tidak transparan lainnya.
Baca juga:
Dengan penerapan monitoring dan evaluasi yang ketat, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen untuk menjadikan pelayanan publik sebagai indikator utama dalam kinerja ASN.
"Kolaborasi dengan Kejaksaan dalam penanganan laporan masyarakat terkait pelanggaran hukum akan menjadi langkah nyata dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang bersih dan berintegritas," terangnya.
Lebih lanjut, Pj Heru mengatakan, dalam upaya mewujudkan Jakarta sebagai kota global, Pemprov DKI Jakarta terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan melalui prinsip-prinsip good governance.
Kolaborasi yang terjalin antara Pemprov DKI Jakarta dan Kejaksaan RI diharapkan mampu menciptakan sinergi yang optimal dalam mencegah dan menindak tegas segala bentuk penyimpangan yang dapat merugikan masyarakat dan negara.
"Melalui langkah-langkah konkret ini, Pemprov DKI Jakarta percaya bahwa Jakarta akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menerapkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi," pungkasnya.(Asp)
Baca juga:
Pj Heru Minta Anggota DPRD DKI Baru Tempatkan Kepentingan Publik di Atas Pribadi
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Warga Nikmati Tarif 1 Rupiah LRT Jakarta Peringati Hari Perhubungan Nasional 2025

Ditreskrimum Ungkap 15 Tersangka Kasus Pembunuhan Kacab Bank BRI di Jakarta

12 RT di Jakarta Selatan Banjir, Ketinggian Sampai 70 Centimeter

Kapuk Jakbar KLB Campak, Jakarta Temukan Lonjakan Ratusan Kasus Sejak Awal September

Petugas Damkar Retak Tangan Saat Padamkan Kebakaran Senen, Rumah 214 Orang Ludes

Siap-Siap! Hasil Seleksi Awal Pemadan Kebakaran Jakarta Diumukan Rabu (17/9)

TB Simatupang Macet Parah, Uji Coba Tol Gratis Gerbang Fatmawati 2-Lebak Bulus Dimulai Sore Ini

Cuaca Jakarta 14 September 2025: Seluruh Wilayah Diprediksi Berawan, Ini Imbauan dari BMKG

Uji Coba Operasional RDF, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Minta Pengelola Undang Warga

4 RT di Jakarta Selatan Terendam Banjir, Jumat (12/9) Malam
