Perda Daging Anjing Demi Sterilisasi Wabah Rabies?

Eddy FloEddy Flo - Sabtu, 03 Oktober 2015
Perda Daging Anjing Demi Sterilisasi Wabah Rabies?

Ilustrasi Anjing rabies (Foto: Telegraph)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih Megapolitan - Rencana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk mengawasi peredaran daging anjing konsumsi sebetulnya demi mencegah penyakit berbahaya. Salah satunya rabies. Tidak mengherankan Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Dr Koesmedi Priharto, Mkes termasuk pendukung kebijakan gubernurnya.

Menurutnya langkah Gubernur Ahok untuk membuat regulasi terkait peredaran daging anjing di Ibu Kota masuk akal dan bisa dipertanggung jawabkan. Sebab hal ini akan membuat masyarakat lebih nyaman dalam mengkonsumsinya.

"Bagi masyarakat yang mengkonsumsi daging anjing, bisa merasa lebih nyaman dan aman. Begitu juga dengan masyarakat yang tidak mengkonsumsinya, akan dengan mudah membedakan jenis-jenis daging yang akan dikonsumsinya, karena dengan regulasi tersebut akan ada tempat khusus, mana daging anjing, mana daging kambing dan daging-daging lainnya, baik dalam pengadaan, penjualan dan penangannya pun akan lebih mudah terkontrol," ujar Koesmedi saat ditemui merahputih.com di kantor Dinas Kesehatan, Jalan Kesehatan, Jakarta Pusat, Jumat (2/10).

Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Koesmedi Priharto (MerahPutih/Fachruddin Chalik)

Menurut Koesmedi, regulasi terhadap peredaran daging anjing konsumsi di Jakarta, akan lebih memudahkan pemerintah untuk mengontrol dan memantaunya. Jika ada anjing yang terkena rabies dan dikonsumsi masyarakat, maka akibatnya bisa fatal. Karena masa inkubasi epidemik rabies berlaku antara 2 minggu hingga 12 tahun.

"Selain rabies, didalam tubuh anjing juga terdapat cacing pita yang jenisnya berbeda dengan cacing pita yang ada pada tubuh babi, sehingga dalam segi kesehatannya, mungkin itu yang membahayakan bagi tubuh manusia yang mengkonsumsinya," lanjut Koesmedi.(aka)

 

Baca Juga:

  1. Pro Kontra Perda Daging Anjing dan Dilema Gubernur Ahok
  2. Ahok Klaim Perda Betawi Produk Kepemimpinannya
  3. Ahok Perda Betawi
  4. DPRD DKI Jakarta Pastikan Raperda akan Selesai dalam 7 Bulan
  5. Perda Tak Kunjung Usai, Ahok: Lebih Baik Pergub Saja
#Liputan Khusus #DKI Jakarta #Dinas Kesehatan #Gubernur Ahok #Rabies #Perda Daging Anjing
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Dinas Bina Marga DKI Lempar Polemik JPO tanpa Tangga di DPR ke Diskominfotik
Meminta awak media untuk menanyakan masalah raibnya tangga JPO di Gedung MPR/DPR ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 14 Agustus 2026
Dinas Bina Marga DKI Lempar Polemik JPO tanpa Tangga di DPR ke Diskominfotik
Indonesia
Waskita Kejar Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai yang Diresmikan Akhir Agustus
Waskita menyebut, secara keseluruhan, pekerjaan LRT Jakarta telah mendekati akhir.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
Waskita Kejar Penyambungan Rel LRT Jakarta Velodrome-Manggarai yang Diresmikan Akhir Agustus
Indonesia
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Seharusnya pemda sudah menertibkan TPS ilegal jauh-jauh hari.
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
PSI Ngaku Heran, masih Banyak TPS Ilegal Besar di Jakarta
Indonesia
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
JPO tersebut sebelumnya dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dwi Astarini - Kamis, 13 Agustus 2026
JPO Depan Gedung DPR tak Punya Akses Tangga, ini Kata Gubernur Pramo Anung
Indonesia
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Harus ada sanksi hukum untuk pihak-pihak yang sengaja membuat tantangan baca surah Alquran berhadian miras, agar ada efek jera.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Fraksi PKS DPRD DKI Kecam Challenge Hafalan Alqurab Berhadiah Miras, Desak Polisi Turun Tangan
Indonesia
Progres Pembangunan MRT Lanjutan Bundaran HI ke Kota sudah Capai 63 Persen
Pembangunan MRT Jakarta merupakan salah satu dari tiga mandat yang diberikan pemerintah pusat kepada MRT Jakarta.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Progres Pembangunan MRT Lanjutan Bundaran HI ke Kota sudah Capai 63 Persen
Indonesia
Gubernur Pramono Minta Anak Buahnya Jatuh Sanksi ke Pihak Swasta yang Kelola Pembuangan Sampah Liar di Cilincing
Pramono menginstruksikan jajarannya untuk menghentikan pemberian izin pihak swasta tersebut dalam mengelola sampah.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Gubernur Pramono Minta Anak Buahnya Jatuh Sanksi ke Pihak Swasta yang Kelola Pembuangan Sampah Liar di Cilincing
Indonesia
Pemprov DKI Tawarkan 40 Aset dengan Potensi Investasi Rp 22,37 Triliun
Pemprov DKI terus memperluas skema creative financing, kerja sama pemanfaatan aset, serta pemenuhan kewajiban pengembang untuk membiayai infrastruktur dan fasilitas publik.
Dwi Astarini - Rabu, 12 Agustus 2026
Pemprov DKI Tawarkan 40 Aset dengan Potensi Investasi Rp 22,37 Triliun
Indonesia
Perusahaan Pembuang Sampah Ilegal di Jakarta Cuma Dikenai Sanksi Denda Rp 10 Juta
Penindakan tersebut merupakan bagian dari penataan sistem pengangkutan sampah sehingga setiap penyedia jasa bekerja secara bertanggung jawab dan sesuai aturan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 12 Agustus 2026
Perusahaan Pembuang Sampah Ilegal di Jakarta Cuma Dikenai Sanksi Denda Rp 10 Juta
Indonesia
Gubernur Pramono Klaim Keluhan Warga Mengenai Bau Pengolaan Sampah RDF Rorotan Turun
Fasilitas RDF Plant Rorotan dirancang memiliki kapasitas 2.200 hingga 2.400 ton per hari.
Dwi Astarini - Selasa, 11 Agustus 2026
Gubernur Pramono Klaim Keluhan Warga Mengenai Bau Pengolaan Sampah RDF Rorotan Turun
Bagikan