Pengaspalan Jalan di IKN Terkendala Cuaca Hujan
IKN Nusantara.
MerahPutih.com - Kementerian PUPR menargetkan Jalan Sumbu Kebangsaan tersebut dapat digunakan pada perayaan HUT Kemerdekaan RI Agustus tahun ini.
Jalan Sumbu Kebangsaan yang berlokasi di KIPP IKN terdiri dari dua jalan, yakni Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur dan Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Barat.
Sumbu Kebangsaan di KIPP IKN Nusantara merupakan ruang terbuka yang menjadi simbol hubungan harmonis antar alam, manusia dan nilai luhur kebudayaan.
Sumbu Kebangsaan ini secara imajiner akan menghubungkan Istana Presiden hingga Mangrove Ecopark melalui serial ruang terbuka, mulai dari Plaza Seremoni, Plaza Sipil/Bukit Bendera, Plaza Bhinneka, Science and Tech Park, Plaza Adi Budaya, Plaza Pertunjukan hingga Plaza Demokrasi.
Baca juga:
28 Juli Mulai Berkantor di IKN, Jokowi Tidak Mau Rapat Kabinet Lesehan
Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Nusantara atau IKN menargetkan pengaspalan jalan kawasan Istana Presiden di Nusantara, Kalimantan Timur (Kaltim), dapat selesai pada akhir Juli ini.
"Pengaspalan jalan kawasan istana diharapkan dapat selesai pada akhir Juli," ujarnya di Jakarta, Jumat (26/7).
Danis menambahkan, untuk pekerjaan pengaspalan Jalan Sumbu Kebangsaan Barat dan Timur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) ditargetkan dapat selesai sebelum perayaan HUT Kemerdekaan RI, 17 Agustus 2024.
Kementerian PUPR mengungkapkan bahwa tantangan pekerjaan pengaspalan jalan adalah cuaca hujan di IKN. Namun, Kementerian PUPR melakukan inovasi dengan membuat tenda berjalan untuk mengatasi tantangan cuaca tersebut, guna membantu proses pengaspalan jalan.
Baca juga:
OIKN Cari Penyewa Area Komersial Kantor Kemenko dan Rusun ASN di IKN
"Pada intinya kami tidak melakukan pengaspalan saat hujan, namun ketika melakukan pengaspalan jalan kemudian tiba-tiba cuaca berubah dan turun hujan maka kami akan memasang tenda berjalan tersebut untuk membantu proses pekerjaan pengaspalan," kata Danis. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Percepat Pembangunan, 20 Ribu Pekerja Bakal Garap Proyek IKN Tahap 2
Media Asing Sebut IKN Kota Hantu, DPR Minta Badan OIKN Jangan Cuma Diam
4.000 Hektar Tambang Ilegal Tersebar di Sekitar IKN, Pengusaha Terlibat Dihukum Wajib Reforestasi
Hunian Pekerja IKN Kebakaran, Pembangunan tak Terganggu
Titik Api Awal Kebakaran Hunian Pekerja IKN di Salah Satu Kamar Lantai 3
Kebakaran Mes Pekerja IKN, DPR Dorong Audit Investigasi Keamanan Bangunan
Setelah IKN Hanya Jadi Ibu Kota Politik, Ini Yang Dilakukan Badan Otorita
Menuju Ibu Kota Politik 2028, Pembangunan Kawasan Legislatif dan Yudikatif Dalam 28 Bulan
Perpres 79 Tahun 2025 Dinilai Jadi Bukti Komitmen Prabowo untuk Lanjutkan Pembangunan IKN
DPR Sebut Ibu Kota Politik di IKN tak Sesuai UU, Perlu Kejelasan Hukum