Pengamat Nilai Rotasi Pati Polri Harusnya Dilakukan dengan Penilaian Objektif

Merahputih.com - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi sejumlah pejabat Polri. Salah satunya Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Eko Indra Heri, yang ditarik ke Mabes Polri untuk menjabat Koordinator Staf Ahli Kapolri.

Pengamat Kepolisian, Sahat Dio berharap dalam pengambilan setiap keputusan oleh Kapolri didasarkan pertimbangan yang matang dan rasional.

"Harus ada penilaian yang objektif dari setiap pengambilan keputusan, termasuk kebijakan mutasi dan promosi jabatan di lingkungan Polri," ujar Sahat, Kamis (26/8).

Baca Juga

Hasil Pemeriksaan Kapolda Sumsel Terkait Sumbangan Akidi Tio Dilaporkan ke Kapolri

Hal ini sejalan dengan upaya menjadikan anggota Polri sebagai polisi yang profesional. Serta agar tak bertentangan dengan konsep Presisi (Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan) yang digagas Kapolri itu sendiri.

"Program Presisi dan 16 program prioritas Kapolri itu pada intinya merupakan upaya Jenderal Sigit dalam menjadikan aparatur Polri yang profesional," tutur dia.

Sahat meminta Kapolri dalam membuat keputusan, bukan lantaran di bawah tekanan publik ataupun bayang-bayang pihak tertentu. "Pertimbangan yang objektif, rasional dan matang itu yang perlu diutamakan," jelasnya.

Sahat juga mengusulkan Kapolri untuk melakukan pembenahan di sektor yang membidangi komunikasi publik atau kehumasan. Agar isu kontroversial seperti Irjen Eko Indra Heri beberapa waktu lalu tak lagi terulang.

Aktivitas tersebut dianggap begitu krusial, mengingat dari sinilah citra Polri salah satunya terbentuk.

"Baik-buruk Polri ini dinilai dari sini. Dari apa yang disampaikan dan dilakukan Kadiv Humas, Kabid Humas hingga di tingkat terbawah," kata dia.

Karenanya, Sahat berharap agar Kapolri menempatkan orang-orang terbaik guna membidangi tanggung jawab ini.

"Mereka ini kan notabene sehari-hari berhubungan langsung dengan para wartawan sebagai penghubung informasi ke publik" jelasnya.

Menurutnya cerminan polisi yang ideal, hanya bisa terbentuk melalui pembenahan yang bukan hanya di tingkat internal, tapi juga eksternal.

Pembenahan internal bisa melalui program Presisi dan 16 program prioritas. Sedangkan pembenahan eksternal dilakukan dengan cara merubah persepsi publik.

Baca Juga

Hasil Pemeriksaan Kapolda Sumsel Terkait Sumbangan Akidi Tio Dilaporkan ke Kapolri

Cara pandang masyarakat ini berubah salah satunya bisa dilakukan dengan kerja-kerja pembentukan opini publik di media massa maupun media sosial atau dunia maya. "Itu bukan hanya kerjaan intelkam," tutup Sahat.

Irjen Eko Indra Heri diketahui beberapa waktu lalu menjadi sorotan gara-gara aksi 'prank' sumbangan Rp 2 triliun yang diberikan putri seorang pengusaha bernama Akidi Tio, Heryanty, untuk mengatasi COVID-19. (Knu)