Andika Pratama
MerahPutih.com - Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 masih beberapa bulan lagi. Namun, peta persaingan antarkedua calon semakin memanas dengan beragam isu politik yang menyebar harian banyak diisi dengan konten-konten kurang baik.
Isu agama muncul ke permukaan sehingga membuat pendukung kedua calon merasa terusik dan tersinggung ketika persoalan diangkat dalam Pilpres. Apalagi secara faktual para peserta pilpres hanya ada empat orang, dua calon presiden dan dua calon wakil presiden dan semuanya beragama Islam.
Karena itu ketika beberapa orang yang mengaku ulama menggelar ijtima' atau berkumpul dan menyatakan dukungan kepada pasangan tertentu, banyak pihak yang menyesalkan.
Menanggapi persoalan tersebut, aktivis Forum Pemerhati Pemilu Indonesia Agusta Surya Buana mengimbau agar peserta pilpres dan pendukunganya tidak membawa-bawa agama ke dalam praktik kontestasi politik. Menurutnya, menjadikan isu agama atau bahkan isu SARA ke dalam politik pemilu jelas merupakan pelanggaran. Hal demikian juga akan menyebabkan ummat terbelah.
"Lagi pula tidak ada juga relevansinya bawa-bawa isu agama dalam pilpres. Semua calon presiden bergama Islam, demikian juga calon wakil presiden, agamanya Islam semua, bahkan salah seorang cawapres malah seorang ulama, ketua organisasi ulama dan pimpinan tertinggi organisasi Islam di tanah air," ujarnya kepada media di Kota Serang, Banten, sesaat setelah diskusi terbatas 'Isu Agama Dalam Pilpres 2019 & Dampaknya Bagi Ummat', Senin, (17/9).
Surya Buana menegaskan, yang ideal terjadi dalam pilres harusnya adalah perdebatan program, adu visi misi. Siapa yang bisa memajukan dan menata negara agar rakyat sejahtera.
Ia juga mengecam anjuran untuk menyisipkan kampanye salah satu paslon ke masjid-masjid dan majelis taklim. Menurutnya itu tindakan memalukan dan mengecewakan
"Bagaimana mungkin ada anjuran seperti itu padahal jelas sekali dalam aturan, dilarang keras kampanye di tempat ibadah dan tempat belajar. Lembaga agama dan forum keagamaan jangan diseret untuk kepentingan dukung mendukung salah satu paslon. Apalagi jika sampai dibiayai untuk kepentingan kampanye salah satu paslon. Itu konyol," pungkasnya. (*)
