Frengky Aruan
MerahPutih.com - Rencana Presiden Prabowo Subianto membangun sekolah unggulan ‘SMA Garuda’ dan sekolah rakyat menuai kontroversi.
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai bahwa jika itu terjadi, maka sekolah menjadi institusi yang eksklusif dan hanya bisa dihuni oleh anak berdasarkan kasta sosial-ekonomi tertentu.
“Kalau ini yang dilakukan, maka ini mirip dengan kebijakan pendidikan di era kolonial, ada sekolah khusus anak keturunan penjajah, sekolah khusus pribumi, sekolah untuk para ningrat, dan sekolah untuk rakyat,” kata Ubaid kepada wartawan di Jakarta, Kamis (16/1).
Ubaid mempertanyakan sistem pembagian. Dia mengingatkan pasal 31 UUD 1945 yang isinya menyetarakan hak semua anak Indonesia
“Tapi mengapa perintah punya ide untuk memberikan layanan yang diskriminatif berdasarkan kasta dan prestasi,” tutur Ubaid.
Baca juga:
Luhut Bakal Usulkan ke Prabowo Indonesia Harus Cepat Terapkan Family Office
Dia menyebut, program ini berpotensi memperparah kesenjangan kualitas pendidikan di Indonesia.
“Jika ini tidak diatasi segera, maka ketimpangan ini akan menjadi momok dan kutukan mutu pendidikan Indonesia yang hanya jalan di tempat, bahkan ada kecenderungan terjadi penurunan,” sebut Ubaid.
Tak hanya itu, sistem sekolah yang memisahkan anak-anak berdasarkan status sosial dapat memperkuat ketimpangan kelas atau kasta di masyarakat. Anak-anak dari keluarga miskin akan terus terperangkap dalam siklus ketidaksetaraan, sementara anak-anak dari keluarga lebih mampu mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari sekolah unggulan.
“Ini dapat memperburuk ketimpangan sosial yang sudah ada dan sulit diatasi,” tutur Ubaid.
Ubaid menjelaskan bahwa diskriminasi dalam layanan pendidikan dapat terjadi dengan memisahkan siswa berdasarkan latar belakang sosial-ekonomi.
Anak-anak dari keluarga miskin mungkin tidak mendapatkan layanan pendidikan yang setara dengan anak-anak dari keluarga kaya. Ini akan mengakibatkan perbedaan dalam kualitas pendidikan yang diterima dan peluang masa depan yang berbeda bagi masing-masing kelompok.
Baca juga:
Sinyal Pertemuan Prabowo dan Megawati Terlaksana di Januari Ini
Dengan sistem yang saat ini berjalan, ada model sekolah dan model madrasah, ini saja banyak layanan Pendidikan yang dibeda-bedakan, baik untuk peserta didiknya maupun guru-gurunya.
“Apalagi ada model sekolah baru lagi, pasti menambah daftar masalah diskriminasi dalam pelayanan Pendidikan,” imbuh Ubaid.
Ubaid juga khawatir, penamaan sekolah rakyat dapat menciptakan labelisasi dan stigmatisasi negatif terhadap siswa yang belajar di sana. Stigma ini dapat mempengaruhi kepercayaan diri dan prestasi akademis siswa, serta persepsi teman sebaya dan masyarakat terhadap mereka.
“Stigmatisasi ini akan memperkuat stereotip dan bias yang merugikan, dan semakin memarjinalkan kelompok anak miskin yang sudah rentan dan memperpetuasi siklus diskriminasi,” jelas Ubaid.
Ubaid meminta pemerintah meningkatkan semua sekolah agar menjadi unggulan untuk rakyat, jangan hanya yang berprestasi secara akademik saja.
Baca juga:
Pakar Gizi Soroti Pemberian Susu dengan Kandungan Gula Tinggi dalam Program Makan Bergizi Gratis
“Sebab, semua anak adalah berprestasi berdasarkan potensinya yang berbeda-beda, jangan hanya diukur dari sisi akademik belaka,” tutur dia.
Karena itu, konsep unggulan jangan dipisah dengan stigma rakyat.
“Sebab semua rakyat adalah berprestasi dan tugas pemerintah adalah menyediakan sekolah yang inklusif dan berkualitas unggulan untuk semuanya,” tutup Ubaid. (Knu)
