Pengamat Ekonomi: Industri Farmasi Dalam Negeri Terjebak Praktik Hak Paten

Merahputih Keuangan - Mahalnya obat-obatan menjadi kendala yang tengah dihadapi Indonesia saat ini. Pasalnya, Indonesia kini terjebak pada praktik paten di sektor obatan-obatan dalam negeri.

Pengamat Ekonomi M Riza Damanik, dalam konteks Trans Pasific Partnership (TPP), memberikan legitimasi terkait praktik paten pada industri farmasi dalam negeri. Hal ini dikarenakan Indonesia terlalu bergantung dari bahan baku impor hingga menjadikan harga obat melambung tinggi di pasaran.

"Kalau saya melihat masyarakat yang rentan karena sangat membutuhkan obat untuk menyembuhkan sakitnya, di satu sisi mereka harus membayar obat yang begitu mahal bahkan harganya berkali-kali lipat harga obat, mulai produksi obat itu sendiri, dan karena kita tersandera oleh paten tadi," ujar Riza saat ditemui di kediamannya, Kalibata City, Minggu (22/11).

Riza menambahkan, faktor lain yang menyebabkan persoalan muncul adalah perusahaan-perusahaan multinasional yang mengakuisi hak paten dari produk paten obat tersebut.

"Seolah-olah negeri ini tidak memiliki sumber daya alam yang memadai bahan baku dari obat-obatan itu. Jadi semua bahan baku pembuatan harus impor dari luar," terang Riza seraya menyeruput sencangkir kopi panas.

Contohnya, lanjut Riza, benang operasi saja harus mengimpor dari luar negeri. Seharusnya negeri ini mampu memproduksi di dalam negeri.

"Pada kenyataannya, pemerintah tidak mau membangun industri farmasi di dalam negeri. Hal ini dikarenakan Indonesia takut dalam menghadapi intervensi atau dari perusahaan-perusahaan farmasi bertaraf multinasional karena melakukan duplikasi suatu produk atas nama perusahaan tersebut," tegas Riza dengan nada tinggi.

Riza melanjutkan, implikasi sangat buruk akan membuat industri farmasi dalam negeri menjadi mundur, akses obatan-obatan akan sulit bahkan menjadi mahal, dan pertumbuhan industri dalam negeri semakin terpuruk.

"Faktor tersebut yang menyebabkan harga obat-obatan dalam negeri sangat tinggi," tandasnya. (abi)

BACA JUGA:

1. Pengamat Ekonomi: Indonesia dalam Bahaya Tergabung TPP
2. Gabung TPP, Indonesia Jadi Follower Bukan Key Player
3. Jokowi: Mau Tak Mau MEA Harus Dihadapi
4. Ada Menteri Bermain dalam Divestasi Saham Freeport?
5. Pilih Skema IPO, Divestasi Freeport Mencurigakan