Andika Pratama
MerahPutih.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan kasus penyebaran berita bohong atau hoaks dengan terdakwa Ratna Sarumpaet. Sidang kali ini beragendakan pembacaan eksepsi atau pembelaan dari terdakwa.
Dalam eksepsinya kuasa hukum Ratna Sarumpaet, Desmihardi menilai, Jaksa Penuntut Umum (JPU) keliru dengan dakwaannya yang menerapkan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.
Sebab, kata Desmihardi, pasal tersebut masuk dalam delik materil. Adapun yang menjadi perhatian dalam pasal itu yakni suatu perbuatan keonaran.
"Keonaran tidak pernah terjadi, maka menjadi sangat keliru," kata Desmihardi di PN Jaksel, Rabu (6/3).
Menurut dia, banyaknya unggahan terkait hoaks tersebut yang dilakukan sejumlah tokoh seperti Rizal Ramli dan Rocky Gerung, konferensi pers Prabowo Subianto, hingga aksi unjuk rasa, tidak masuk dalam kategori keonaran.
"Karena cuitan dan aksi unjuk rasa itu bukan kerusuhan, keonaran, yang membutuhkan tindakan kepolisian," ungkapnya.
Dia menegaskan, keonaran sebagaimana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di antaranya seperti kerusuhan Mei 1998 dan Tanjung Priok.
"Jadi dakwaan ini tidak dapat diterima," pungkasnya.
Sebelumnya, dalam JPU mendakwa Ratna dengan dua pasal. Pertama Ratna didakwa melanggar Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.
Kemudian, Ratna didakwa melanggar Pasal 28 Ayat (2) Jo Pasal 45 A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Pon)
