Pemuda Muhammadiyah Dukung Pembuatan Film G30S/PKI Versi Baru

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 22 September 2017
Pemuda Muhammadiyah Dukung Pembuatan Film G30S/PKI Versi Baru

Sejumlah warga menonton film penumpasan pengkhianatan G30S/PKI di markas Kodim 1304 Gorontalo, Gorontalo (20/9). (ANTARA FOTO/Adiwinata Solihin)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak mtndukung rencana Presiden Joko Widodo untuk membuat versi baru film G30S/PKI. Syaratnya pembuatan film tersebut tidak lari dari fakta sejarah.

"Bagus saja yang penting dalam setiap produk film pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau ada produsen film yang mau buat G30S/PKI dengan model yang berbeda ya silakan. Asal tidak lari dari fakta empirik sejarah itu saja," kata Dahnil di Kantor PP Pemuda Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, Menteng, Jumat (22/9).

Menurut Dahnil, sangat normal film memiliki penyampaian berbeda. "Saya pikir positif saja gak masalah. Mau gaya filmnya gak masalah kan mau siapa saja silakan. Tapi esensinya jangan sampai dikaburkan, Misal ada pemberontakan G30S/PKI, ada pembunuhan terhadap enam jenderal dan satu perwira rendah. Nah itu harus diungkap, jadi substansi informasi," jelasnya.

Lebih lanjut, kata Dahnil, pembuatan film versi baru tersebut isinya harus sesuai dengan fakta jangan sampai isinya dikaburkan.

"Jadi jangan dikaburkan, tapi kalau model pendekatannya bahasanya seperti apa ya silakan saja. Kalau mau dibuat yang lima menit pun gak masalah kan, dalam bentuk meme silakan saja," tutupnya. (Asp)

Baca juga berita lainnya dalam artikel: Ini Kata Panglima TNI Ditanya Nobar Film PKI Versi Lain

#Film G30S/PKI #Pemuda Muhammadiyah
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Tak Beri Mandat, PP Muhammadiyah Jelaskan Status Hukum Aliansi Muda Muhammadiyah
Muhammadiyah berharap masyarakat tidak terjebak dalam kesalahpahaman
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Tak Beri Mandat, PP Muhammadiyah Jelaskan Status Hukum Aliansi Muda Muhammadiyah
Bagikan