Pemprov DKI Tunggu Penyelidikan KKP Soal Pagar Laut di Pulau C Reklamasi

MerahPutih.com - Kasus pemagaran bambu bukan hanya terjadi di laut Tangerang, Banten, tapi juga di laut dekat Pulau C reklamasi, Jakarta Utara.

Asisten Pemerintahan Sekda Jakarta Sigit Widjatmoko mengatakan, permasalahan pagar laut di dekat Pulau C itu tengah didalami oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

"Kita tahu bersama ini sedang ditangani oleh tim dari KKP. Pemprov sikapnya adalah kita memberikan dukungan kepada pemerintah pusat apabila memang ada yang diperlukan dukungannya," ujar Sigit di Jakarta, pada Rabu (22/1).

Baca juga:

4 Pulau Reklamasi PIK 1 Diusulkan Masuk Administrasi Kepulauan Seribu

Sigit tegaskan, Pemprov DKI mendukung penuh penyelidikan yang dilakukan oleh KKP. Lanjut dia, saat ini Pemprov DKI tengah menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait langkah apa yang perlu dilakukan selanjutnya.

"Jadi kita sifatnya siap support, nanti menunggu arahan dari pusat seperti apa, tapi kami berkomunikasi dengan KKP untuk melakukan hal-hal yang diperlukan jika ada perlu dukungan dari pemerintah provinsi DKI," imbuhnya.

Baca juga:

Pemprov DKI Koordinasi dengan Pempus soal Pagar Bambu Muncul di Pulau C Reklamasi

Masyarakat Jakarta sebelumnya dihebohkan dengan adanya pagar laut di dekat pulau reklamasi Pulau C, Jakarta Utara. Sebab, masyarakat terlebih dahulu digemparkan dengan temuan pagar bambu yang serupa di Tangerang, Banten.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta Suharini Eliawati mengatakan, pihaknya bersama KKP sudah mengecek keberadaan pagar bambu itu melalui drone pada Rabu (15/1).

Dalam penelusuran itu, Eli mengungkapkan bahwa pagar laut itu memiliki panjang mencapai 500 meter.

"Kami mengukur secara drone. Kurang lebih (panjangnya pagar laut) di 500 meter," ucap Eli.

Baca juga:

Pemprov DKI Terjunkan Drone Pantau Pagar Laut di Pulau Reklamasi

Kini, lanjut Eli, Dinas KPKP akan menyelidiki pihak yang membangun pagar laut tersebut. Selain itu, Eli juga menyelidiki apakah pagar laut tersebut mengantongi izin pembangunan.

"Kemudian langkah-langkah kita, tentu kita melihat apakah mereka ada perizinannya. Saat sekarang ini kami sedang menanyakan (pemilik pagar laut)," pungkasnya. (Asp)