Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melakukan penataan kawasan yang dinilai kumuh di Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Penataan tersebut menyasar tiga wilayah, yakni Kampung Bali, Kebon Melati, dan Kebon Kacang.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan, keputusan untuk melakukan pembenahan kawasan tersebut telah ditetapkan dalam rapat paripurna bersama jajarannya di Balai Kota Jakarta, Selasa (6/10).
"Kebetulan hari ini di Balai Kota ada rapat paripurna. Salah satu yang diputuskan adalah melakukan pembenahan di Tanah Abang, di Kebon Melati, Kebon Kacang, Kampung Bali," ucap Pramono di Blok M, Selasa (6/10).
Baca juga:
Kawasan Kumuh di Jakarta Tinggal 211 Wilayah, Bertahap Warga Dipindah ke Rumah Susun
Kawasan Dekat Istana hingga Bundaran HI
Pramono mengatakan, tiga wilayah yang akan ditata tersebut berada tidak jauh dari Istana Negara, Balai Kota, maupun Bundaran HI.
Namun, di tengah lokasinya yang berada di kawasan strategis Jakarta, wilayah tersebut disebut menjadi salah satu kawasan paling kumuh di Ibu Kota.
Tidak jauh dari istana, tidak jauh dari Balai Kota, tidak jauh dari Bundaran HI, tetapi salah satu tempat yang paling kumuh adalah di tempat itu (Tanah Abang),
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Karena itu, Pramono memutuskan untuk melakukan pembenahan total di tiga wilayah tersebut.
Meski demikian, ia memastikan penataan kawasan tidak akan dilakukan dengan menggusur masyarakat yang tinggal di sana.
"Prinsipnya adalah menata kawasan, kita tidak menggusur masyarakatnya, tetapi melakukan perbaikan dan ini akan menjadi role model Jakarta pembenahan di kemudian hari," ujar Pramono.
Baca juga:
Tak Ditangani Selama 60 Tahun
Pramono mengungkapkan kawasan tersebut tidak pernah ditangani selama 60 tahun terakhir. Kondisi itu membuat hunian di kawasan tersebut tidak tertata dengan baik.
"Bahkan ada beberapa hunian satu rumah yang menghuni itu sampai dengan 15 orang, dan tidurnya tiga shift," kata dia.
Menurut Pramono, penataan kawasan nantinya mencakup setidaknya dua hal, yakni persoalan sumber daya air dan urusan sosial.
Pemprov DKI Jakarta akan menyiapkan anggaran melalui APBD untuk mendukung penataan kawasan tersebut.
Selain APBD, Pemprov DKI juga akan menggunakan dana CSR, SLF, dan KLB dalam pembangunan di kawasan tersebut.
"Angkanya sebenarnya sudah keluar, tapi saya belum bisa menyampaikan kepada publik. Tetapi intinya adalah kami melakukan pembenahan tidak menggusur," pungkasnya. (Asp)
