Ananda Dimas Prasetya
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyiapkan program beasiswa luar negeri yang disebut sebagai LPDP versi Jakarta dan ditargetkan mulai berjalan pada 2027.
Program yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tersebut akan dikelola Pemprov DKI dengan menggandeng Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) pusat.
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengatakan kerja sama dengan LPDP pusat dilakukan agar program dapat segera direalisasikan tanpa harus menunggu pembentukan lembaga baru di tingkat daerah.
"Untuk tahun depan, bekerja sama dengan LPDP, Jakarta akan punya LPDP yang dikelola sepenuhnya oleh Jakarta," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (24/6).
Baca juga:
Pemprov DKI Siapkan LPDP Versi Jakarta, Target 100 Penerima Kuliah ke Luar Negeri
Kuota Awal 50 hingga 75 Mahasiswa
Pada tahap awal pelaksanaan, Pemprov DKI menargetkan sebanyak 50 hingga 75 mahasiswa menjadi penerima manfaat program beasiswa tersebut.
Jumlah tersebut lebih kecil dibandingkan wacana awal yang sempat menyebut kuota hingga 100 penerima.
Kurang lebih nanti siswanya antara 50 sampai dengan 75 yang akan diberikan kesempatan untuk sekolah di luar bekerja sama dengan LPDP pusat,
Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Program ini diharapkan dapat membuka akses lebih luas bagi mahasiswa Jakarta untuk melanjutkan pendidikan ke berbagai perguruan tinggi terbaik di luar negeri.
KJP dan KJMU Dipastikan Tidak Berkurang
Pramono menegaskan kehadiran program LPDP Jakarta tidak akan mengurangi alokasi anggaran pendidikan yang selama ini digunakan untuk Kartu Jakarta Pintar (KJP) maupun Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
Menurutnya, bantuan pendidikan bagi pelajar dan mahasiswa tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah.
Karena itu, jumlah penerima KJP dan KJMU dipastikan tidak akan mengalami pengurangan meski Pemprov DKI menyiapkan skema beasiswa baru.
"Sehingga dengan demikian, untuk hal yang berkaitan dengan pendidikan masih menjadi prioritas yang kita utamakan," ucapnya.
Baca juga:
Wacana LPDP Jakarta, DPRD Ingatkan Pemprov DKI Prioritaskan Bansos dan KJP-KJMU
Gandeng LPDP Pusat agar Program Lebih Cepat Terealisasi
Sebelumnya, Pramono mengungkapkan bahwa Pemprov DKI memilih bekerja sama dengan LPDP pusat untuk mempercepat implementasi program.
Menurutnya, apabila Jakarta harus membentuk institusi LPDP sendiri terlebih dahulu, proses administrasi dan kelembagaan akan memakan waktu yang cukup panjang.
"Kalau didirikan institusinya di DKI Jakarta prosesnya terlalu lama, padahal kami ingin mudah-mudahan tahun depan LPDP-nya untuk Jakarta bisa mulai dibagikan," tutur Pramono. (Asp)
