Pemprov DKI Kejar Data Kependudukan Akurat, Pendatang Baru Jadi Fokus Utama Pasca Mudik

Merahputih.com - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memulai pendataan warga pendatang baru pasca-Lebaran pada tanggal 8 April hingga 8 Juni 2025. Langkah ini bertujuan untuk memperoleh data kependudukan yang akurat.

"Kami melakukan pendataan bagi pendatang baru usai hari raya secara terukur," ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) DKI Jakarta, Budi Awaluddin dikutip Antara, Senin (7/4).

Budi mencatat adanya penurunan signifikan jumlah pendatang yang melapor secara sukarela ke loket Dukcapil DKI Jakarta pada tahun 2024, yaitu sebanyak 84.783 jiwa, dibandingkan dengan tahun 2023 yang mencapai 395.298 jiwa. Untuk tahun 2025, diperkirakan antara 10.000 hingga 15.000 orang yang akan melaporkan kedatangan mereka ke Jakarta secara mandiri.

Baca juga:

Jumlah Pendatang Diprediksi Menurun, Jakarta Sudah Tak Menarik Lagi?

Disdukcapil DKI Jakarta menyediakan layanan administrasi kependudukan secara gratis di berbagai tingkatan, mulai dari kelurahan hingga provinsi. Namun, kesadaran warga pendatang untuk melaporkan kedatangan atau tertib administrasi kependudukan masih rendah.

Oleh karena itu, Disdukcapil DKI akan terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya data kependudukan yang akurat.

"Layanan kami tidak dipungut biaya, sehingga kami berharap masyarakat tidak ragu untuk melapor ke loket Dukcapil DKI Jakarta sesuai dengan alamat tempat tinggal," kata Budi.

DKI Jakarta menjadi tujuan utama para pendatang dengan berbagai tujuan, meskipun kemungkinan tempat tinggal mereka tersebar di wilayah penyangga.

Baca juga:

Pemprov Jakarta Tak Larang Pendatang, Disdukcapil: Diharapkan Punya Jaminan Tempat Tinggal dan Pekerjaan

Pada tahun sebelumnya, Disdukcapil DKI telah menjalankan program Penataan Administrasi Kependudukan Sesuai Domisili. Program ini bertujuan untuk mendorong penduduk untuk secara sadar melaksanakan tertib administrasi kependudukan.

"Melalui pembekuan Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi penduduk yang tidak sesuai domisili, yang bersangkutan untuk sementara waktu tidak dapat mengakses layanan perbankan, BPJS, dan pendidikan," jelasnya.