Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pemilik dan Direksi PT Kreshna dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan tindak pidana perlindungan konsumen, penipuan pasar modal, penggelapan dan pencucian uang. Mereka dilaporkan oleh 5 orang korban yang merasa dirugikan kurang lebih Rp 58 miliar. Laporan diterima dengan nomor: LP/4834/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT.PMJ tertanggal 14 Agustus 2020.
Para korban termakan bujukan marketing Kreshna yang awalnya mengira ini adalah produk Bank Sinarmas yang ternyata oleh oknum marketing dimasukan dananya ke Kreshna.
Baca Juga
Rugikan Nasabah Rp18 Triliun, Dua Tersangka Investasi Bodong Indosurya Dicekal
"Setiap nasabah sewaktu diprospek oleh marketing, diimingi-imingi bunga 10 %/tahun, nah yang menjadi pertanyaan kami apakah besaran bunga itu sesuai ketentuan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan?," ujar pengacara para korban dari LQ Indonesia Lawfirm, Saddan Marulitua Sitorus, Jumat (14/8).
Iming-iming ini, kata dia, menyalahi ketentuan UU. "Kemana dana mereka sekarang, tidak jelas larinya uang mereka kemana?" tanyanya.
Ia menilai pihak Kreshna tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kerugian yang dialami kliennya.
"Karena tidak ada itikad baik kasusnya kami laporkan ke Polda Metro Jaya untuk menempuh langkah pidana agar pelaku pidana dapat ditindak tegas oleh aparat penegak hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku," tegasnya.
Kuasa hukum korban lainnya, Alvin Lim meminta perhatian khusus dari Presiden Jokowi untuk menindak dengan tegas apabila ada oknum-oknum yang dengan sengaja merugikan ekonomi banyak orang.
Sebab, kasus ini menyangkat hajat hidup orang banyak. Bayangkan saja jika system keuangan masyarakat terganggu akibat investasi bodong, tentu ini ini bisa mengancam sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, atas kasus ini.
"Kami butuh kepastian dan kami memohon agar bapak tetap bersama rakyat," jelas dia.
Baca Juga
Kreditur KSP Indosurya Diminta Jeli soal Proposal Perdamaian dari Debitur
Presiden perlu mengevaluasi kinerja OJK sebagai regulator, termasuk wadah Lembaga Satgas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Kementerian Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemeterian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
"Harus dibangun kesepakatan bagaimana memperkuat kerjasama dalam Satuan Tugas Waspada Investasi untuk mencegah dan menangani maraknya tawaran dan praktek investasi illegal, karena tidak bekerja secara optimal,“ katanya. (Ayu)
