Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pertamina memutuskan tidak menaikkan harga seluruh jenis BBM umum atau non-subsidi di tengah tren kenaikan harga minyak mentah dunia dan juga kurs per Februari 2024.
Berdasarkan ketentuan Kepmen ESDM No.245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No 62/K/12/MEM/2020 tentang Formulasi Harga JBU atau BBM Non-Subsidi, per 1 Februari 2024 operator hilir migas telah melakukan penyesuaian harga BBM di SPBU.
Baca Juga:
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, keputusan untuk tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi bertujuan untuk menjaga stabilitas dan daya beli masyarakat.
Erick menyampaikan, kenaikan harga BBM dapat membuat naiknya inflasi sehingga menurunkan daya beli masyarakat.
"Keputusan Pertamina tidak menaikkan harga BBM tentu baik untuk menjaga stabilitas dan juga daya beli masyarakat. Tentu ini bisa berdampak luas bagi perekonomian nasional," ujar Erick melalui keterangan di Jakarta, Minggu (5/2).
Pertamina sebagai perusahaan BUMN dinilai turut berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi.
"Pertamina juga sudah melakukan efisiensi dalam proses bisnisnya sehingga bisa menghasilkan BBM dengan harga terbaik," kata Erick.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti menilai ada dua faktor perihal PT Pertamina (Persero) tidak menaikkan harga BBM umum atau non-subsidi pada Februari 2024.
"Jika kita lihat fluktuasi harga minyak dunia saat ini memang sedang tinggi karena krisis biaya transportasi di Laut Merah. Kebijakan Pertamina tidak menaikkan harga BBM ini tidak lepas dari dua hal," ucap Yayan saat dihubungi Antara dari Jakarta, Minggu.
Faktor pertama, kata dia, untuk menjaga stabilitas perekonomian, mengingat saat ini juga sedang berlangsung masa kampanye hingga nanti pelaksanaan Pemilu 2024 pada 14 Februari.
Menurut dia, dengan harga BBM yang tidak naik maka dapat mengurangi dampak instabilitas politik.
"Adanya nuansa politik yang mungkin ditahan oleh pemerintah agar tidak menaikkan harga minyak untuk menjaga stabilisasi agar mengurangi dampak instabilitas politik akibat kampanye," katanya.
Selanjutnya faktor kedua, kata dia, berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial (bansos) yang saat ini sedang dilaksanakan pemerintah.
"Saya agak khawatir dengan kinerja APBN yang saat ini memang agak berat karena bansos dan kinerja pendapatan pemerintah yang masih uncertainty sehingga meningkatkan mitigasi risiko," ujar Yayan dikutip Antara. (*)
Baca Juga:
Harga BBM Pertamina Februari 2024, Shell hingga BP Ikut Naik
