Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) kesulitan menerapkan kebijakan larangan mudik di dalam wilayah aglomerasi atau antar-kabupaten dan kota dalam satu provinsi. Pasalnya, pemda kesulitan melakukan penyekatan di daerah perbatasan.
Sekretaris Daerah Pemda DIY Baskara Aji menjelaskan, ada banyak jalur penghubung antar-kota dan kabupaten yang membutuhkan banyak personel untuk melakukan penyekatan.
"Jalan tikus dan lorong-lorong itu banyak. Mungkin kalau Kulon Progo lebih mudah, tapi Gunungkidul, Bantul, Sleman, dan kota kan tidak bisa diatasi," terang Aji di Yogyakarta, Senin (10/5).
Baca Juga:
Cegah Pemudik Masuk, Polda DIY Tutup Jalur Masuk diperbatasan DIY-Jateng
Di samping itu, Pemda DIY juga kekurangan personel. Lantaran sudah dikerahkan untuk menghalau pemudik antar-provinsi. Aji khawatir, penyekatan di wilayah perbatasan antar-kabupaten/kota tidak akan efektif menekan laju mudik lokal.
"Tidak mungkin melakukan penjagaan di seluruh jalur penghubung antar-kabupaten/kota," tegas dia.
Sebagai solusi, Aji mendorong kegiatan Jaga Warga lebih digalakkan. Pemda DIY mengimbau kepada satgas COVID-19 RT dan RW dan kelurahan untuk lebih ketat mengawasi keluar masuk pemudik di wilayahnya.
"Strategi kita akan mengandalkan lurah, RT, RW untuk memantau dan membatasi (mobilitas). Waktu orang masuk RT/RW kan kelihatan, langsung dicegat sama satgas," urainya.
Baca Juga:
Dispar DIY Beri Diskon Tiket Masuk Sejumlah Destinasi Wisata di Yogyakarta
Senada, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sleman Arip Pramana mengatakan, pihaknya belum mengambil sikap terkait larangan mudik lokal.
"Sekarang masih boleh (mudik di kawasan algomerasi). Kami masih menunggu petunjuk lanjutan dari Provinsi DIY," kata Arip. (Teresa Ika/Yogyakarta)
Baca Juga:
Cegah Klaster Keluarga, Pemda DIY Imbau Pemudik Pakai Masker di Dalam Rumah
