Alwan Ridha Ramdani
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), terus melakukan upaya penantaan Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabek-Punjur) dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pelaksanaan dari 2020 – 2039 sesuai hasil revisi atas Perpres Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Jabodetabek-Punjur.
Paling tidak dalam Dalam Perpres 60 Tahun 2020, program yang terkait Kementerian PUPR berjumlah 266 program, terdiri 122 bidang Sumber Daya Air (SDA), 107 bidang Bina Marga berupa jaringan jalan arteri primer, jaringan jalan kolektor primer, dan jaringan jalan bebas hambatan, dan 37 bidang Cipta Karya berupa SPAM, sistem jaringan drainase, sistem jaringan air limbah, dan sistem jaringan persampahan.
Kementerian PUPR, pada tahun 2020 ini bakal melaksanakan 22 program dengan alokasi anggaran Rp508,56 miliar yang antara lain terdiri dari lanjutan pembangunan bendungan Ciawi dan Sukamahi, pembangunan jalan tol, preservasi jalan).
Sementara 10 program lainnya mengalami rekomposisi menjadi pekerjaan tahun jamak 2020 – 2021 dengan alokasi anggaran Rp247,22 miliar yang antara lain normalisasi Kali Bekasi, preservasi jalan, pembangunan TPA Cipeucang kota Tangerang Selatan.
Baca juga:
Keanu Reeves Bakal Tampil Konyol Lagi dalam Film 'Bill & Ted' Terbaru, Ini 3 Faktanya
Sementara dari realokasi anggaran yang dilakukan dalam masa Pandemi COVID-19, terdapat dua program yang ditunda ke tahun 2021 yakni Rehabilitasi Situ Gede Kawao di Kabupaten Serang dan Rehabilitasi Stadion Pakansari Bogor dengan total anggaran Rp10,74 miliar.
Selanjutnya tahun 2021 direncanakan untuk dilaksanakan 15 program dengan alokasi anggaran Rp1,19 triliun antara lain lanjutan pembangunan prasarana pengendalian banjir kali Krukut, Pembangunan Prasarana Pendendalian Banjir Cisadane dan Ciliwung dilanjut 2021.
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, diharapkan tercipta sinergi yang lebih baik antara Pemerintah Pusat, Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di kawasan tersebut. Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, lanjut Basuki, harus konsisten mengimplementasikan indikasi program yang telah disusun dan disepakati bersama, sehingga dapat menjadi contoh penanganan kawasan perkotaan yang lebih baik.
"Tidak mudah untuk memadukan indikasi program antar lembaga, jadi mari kita secara konsisten melaksanakan program yang ada dari hulu hingga hilir, baik penanganan fisik maupun non fisik," ujarnya dalam keterangan tertulisnya.
Baca juga:
Jam Kerja ASN Resmi Dibagi 2 Jadwal, Perempuan Masuk Pagi
