Andika Pratama
MerahPutih.com - Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Hasto Kristiyanto menilai masih terbuka peluang bagi Partai Amanat Nasional (PAN) untuk bergabung. Namun, belum tentu mendapatkan jabatan yang prestisius seperti Ketua MPR dan DPR.
Menurut Hasto, untuk menjadi Ketua MPR atau DPR, diperlukan syarat yang tak mudah.
"Ya kalau kita lihat, UU MD3 kan sudah ditetapkan, ya kita mengikuti peraturan perundang undangan. Demikian pula untuk MPR itu kan akan dipilih pimpinan MPR. Tentu saja karena di aitu melibatkan DPD. Jangan dilupakan. Dengan demikian kita akan mengikuti seluruh aturan main yang ada," kata Hasto di kawasan Patra Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (30/4).
Hasto melanjutkan, dialog Ketum PAN Zulkifli Hasan dengan Joko Widodo berlangsung dengan sangat bagus dan ini juga sebagai hal yang positif untuk disampaikan kepada rakyat.
"Bahwa pemilu berlangsung, quick count yang tak perlu diragukan lagi. Maka dilakukan proses dialog. Ini hal yang baik," jelas Hasto
Bukan hanya PAN, Hasto mengklaim, Jokowi juga terbuka bagi seluruh partai yang ingin bergabung.
"Ya kami juga membangun. Pak Jokowi menjadi presiden dari seluruh partai, seluruh rakyat Indonesia. Pemilu hanya alat proses mencari pemimpin," tandas Hasto.
Sebelumnya, Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ru Amin, Abdul Kadir Karding menyebut PAN sudah meminta 'jatah' kursi di pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf. Bahkan, posisinya sangat prestisius.
Karding menyebut permintaan itu langsung disampaikan Ketum PAN Zulfikli Hasan langsung kepada Jokowi.
"Dari informasi yang saya peroleh di Istana itu ada permintaan pada pak Jokowi agar PAN mendapatkan bagian pimpinan DPR atau MPR," kata Karding kepada wartawan di Jakarta, Selasa (30/4).
Karding melanjutkan, cara ini diyakininya untuk menyelamatkan PAN.
"Dalam konteks ini adalah satu permainan politik bahwa PAN memang membuka komunikasi ke Pak Jokowi lewat Pak Zul dan yang saya tahu," imbuh Karding.
Karding menganggap, langkah yang dilakukan oleh Waketum PAN Bara Hasibuan dengan menyatakan mendukung Jokowi adalah langkah positif untuk satu mencairkan komunikasi.
"Pak Bara itu menurut saya, berusaha untuk obyektif secara politik dan yang paling penting bahwa membangun komunikasi itu penting di saat dinamika politik agak hangat seperti sekarang ini. Mencairkan itu penting dan misalkannya PAN seperti itu tak ada masalah wajar dalam politik. Boleh dibangun komunikasi," tutup Karding. (Knu)
