Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Rencana Capres Petahana Joko Widodo (Jokowi) menawarkan program tiga kartu sakti meliputi Kartu Sembako Mura, KIP Kuliah dan Kartu Pra-Kerja di era kepemimpinan keduanya menuai kritik.
Analis Ekonomi Politik, Kusfiardi menilai usulan yang disampaikan Cawapres Nomor Urut 02 Ma'ruf Amin saat debat ronde ketiga itu dianggap sebagai bentuk inkonsisten Jokowi, merujuk kicauan di akun resmi Twitter Presiden pada 14 Desember 2018 silam.
Dalam status yang sampai diretweet netizen hingga lebih dari 12 ribu kali itu, Jokowi berkicau, "Kalau mau menyenangkan semua orang, tinggal menyebar subsidi, bansos. atau BLT sebanyak-banyaknya. Tapi jangan mendidik masyarakat dengan hal-hal instan. Kita bangun pondasi dan pilar kokoh, meski prosesnya pahit dan sakit, agar bangsa ini kuat dan tak mudah terseret gelombang."
Menurut Kusfiardi, petahana sama saja telah menjilat ludahnya sendiri dengan menawarkan program tiga kartu sakti jika kembali memenangkan Pilpres 2019 bersama Kiai Ma'ruf.
"Kartu-kartu, semuanya adalah instrumen menyenangkan semua orang, dengan cara menyebar subsidi, bansos, atau BLT sebanyak-banyaknya," kata Co Founder FINE Institute itu, dalam rilis yang diterima di Jakarta, Kamis (28/3).
Kusfiardi menjelaskan bagi-bagi kartu yang ditawarkan duet Jokowi-Ma'ruf tak ubahnya jalan pintas mengejar popularitas jelang pencoblosan, tetapi bukan jaminan menurunkan angka kemiskinan.
Merujuk studi Bank Dunia, diakui Kusfiardi, bansos yang diterima sampai dengan 25% dari pengeluaran perkapita per bulan akan mampu meningkatkan konsumsi pengeluaran perkapita sampai 22,4% dan dapat menurunkan angka kemiskinan sampai 3%.
Namun, Kusfiardi membeberkan tingkat keberhasilan menurunnya angka kemiskinan dengan instrumen bansos tergolong sangat ringkih. Alasannya, lanjut dia, progam bantuan tunai tidak menyelesaikan pokok persoalan pemicu kemiskinan, yakni masalah penciptaan lapangan kerja dan stabilitas harga kebutuhan pokok. (*)
