Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - LIMA asosiasi utama industri musik Korea mengeluarkan pernyataan bersama, Rabu (19/2). Pernyataan itu mendesak pemerintah untuk memberlakukan undang-undang guna mencegah praktik tampering. Praktik ini menjadi sebuah isu yang telah menimbulkan gejolak di industri K-pop, terlebih setelah perselisihan antara girl group NewJeans dan agensi mereka, ADOR.
Tampering, istilah yang awalnya digunakan dalam olahraga profesional, tetapi kini juga digunakan dalam industri hiburan Korea, merujuk pada kontak tidak sah dengan artis yang masih terikat kontrak dengan tujuan untuk menarik mereka pergi.
Melalui siaran pers resmi, Federasi Manajemen Korea, Asosiasi Produser Hiburan Korea, Asosiasi Industri Label Rekaman Korea, Asosiasi Industri Rekaman Korea, dan Asosiasi Konten Musik Korea menyerukan pengambilan langkah-langkah regulasi demi memastikan perkembangan yang sehat dan berkelanjutan dari industri budaya pop dan seni.
"Kami mendesak agensi dan artis tertentu untuk berhenti memanipulasi opini publik demi keuntungan mereka sendiri. Kami juga dengan tulus meminta Majelis Nasional dan pemerintah untuk memberikan dukungan kebijakan guna memberantas tampering,” kata kelompok ini dalam sebuah pernyataan, dilansir The Korea Times.
Organisasi-organisasi ini secara langsung mengutip kontroversi NewJeans yang sedang berlangsung. Mereka menilai kontroversi dimulai ketika mantan CEO ADOR Min Hee-jin mengadakan konferensi pers pada April 2024. Mereka menyatakan masalah ini telah berlangsung selama lebih dari 10 bulan. Lima anggota NewJeans bahkan telah mengumumkan keluar dari label dan mengganti nama grup mereka menjadi NJZ.
"Alih-alih menyelesaikan perselisihan melalui negosiasi atau jalur hukum, pihak-pihak tertentu semakin sering menggunakan manipulasi opini publik dan pernyataan sepihak,” kata kelompok ini mengkritik tren yang semakin berkembang di industri musik Korea Selatan.
Baca juga:
NewJeans Umumkan Ganti Nama Jadi NJZ, Langsung Tancap Gas Tampil di Hong Kong
Ancaman Praktik Tampering dan Perang Opini bagi Industri K-pop
Praktik tampering dan perang opiini bukan sekadar masalah ganti nama atau pindah agensi. Mengingat dominasi K-pop secara global, mereka menyoroti opini publik dapat dengan mudah dipengaruhi tanpa pengecekan fakta yang tepat. Hal itu terlihat dalam kasus NewJeans.
"Karena K-pop menarik perhatian publik yang besar, sekadar tuduhan pun dapat mendominasi portal berita, komunitas daring, dan media sosial dalam jangka waktu yang lama. Klaim tersebut dapat diterima sebagai fakta tanpa verifikasi, sanggahan, atau kritik yang memadai,” kata mereka.
Kelompok ini mengungkapkan kekhawatiran bahwa fenomena ini bisa menunjukkan bahwa pembuat kebijakan menganggap K-pop tidak memiliki regulasi diri. Pada akhirnya, hal ini dapat memicu intervensi pemerintah yang tidak perlu. Sebagai contoh, mereka menyoroti RUU pencegahan pelecehan di tempat kerja yang diusulkan setelah anggota NewJeans, Hanni, menghadiri sidang Majelis Nasional pada Oktober 2024.
Meskipun mengakui artis harus diperlakukan dengan martabat di semua lingkungan kerja, mereka memperingatkan bahwa publik juga mengkhawatirkan bahwa artis K-pop digunakan sebagai alat politik. Mereka memperingatkan, jika tidak dimasukkan ke undang-undang, seluruh industri K-pop dapat menghadapi perubahan regulasi yang sering terjadi. Hal itu merugikan semua pihak yang terlibat.
"Jika undang-undang disahkan tanpa diskusi menyeluruh, lingkungan regulasi yang tidak terduga akan membuat industri tidak stabil, yang pada akhirnya berdampak pada semua orang yang terlibat dalam K-pop," kata mereka, mendesak para pembuat kebijakan untuk mengambil pendekatan seimbang dengan mempertimbangkan status pekerjaan artis, kondisi kerja pihak lain di industri, serta perspektif industri secara keseluruhan.(dwi)
Baca juga:
