Zulfikar Sy
MerahPutih.com - Masyarakat pengguna internet atau netizen Indonesia terancam tak lagi bebas menggunakan fitur live streaming di media sosial (medsos), jika saja gugatan terkait hak siaran dikabulkan Makamah Konstitusi (MK).
Seperti diketahui, RCTI dan iNews TV yang mengajukan uji materi itu menyebut, pengaturan penyiaran berbasis internet dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran ambigu dan menyebabkan ketidakpastian hukum.
Pemohon meminta agar penyedia layanan siaran melalui internet turut diatur dalam pasal 1 ayat 2 UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
Baca Juga:
Ditarik dari Bioskop, Film Horor Psikologis 'Saint Maud' Akhirnya Rilis via Streaming
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menyebut, apabila permohonan pengujian Undang-Undang Penyiaran dikabulkan, masyarakat tidak lagi bebas memanfaatkan fitur siaran dalam platform media sosial karena terbatasi hanya lembaga penyiaran berizin.
"Perluasan definisi penyiaran akan mengklasifikasikan kegiatan seperti Instagram TV, Instagram Live, Facebook Live, Youtube Live, dan penyaluran konten audio visual lainnya dalam platform media sosial diharuskan menjadi lembaga penyiaran yang wajib berizin. Artinya, kami harus menutup mereka kalau mereka tidak mengajukan izin," ujar Direktur Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika (PPI) Kominfo Ahmad M Ramli secara virtual dalam sidang lanjutan Rabu lalu, di Gedung Mahkamah Konstitusi, dikutip Antara.
Kegiatan dalam media sosial itu juga dikategorikan sebagai penyiaran, maka perorangan, badan usaha, ataupun badan hukum dikatakannya akan dipaksa memiliki izin menjadi lembaga penyiaran.
Selanjutnya, perorangan atau badan usaha yang tidak dapat memenuhi persyaratan perizinan penyiaran itu menjadi pelaku penyiaran ilegal dan harus ditertibkan oleh aparat penegak hukum karena penyiaran tanpa izin merupakan pelanggaran pidana.
Belum lagi pembuat konten siaran melintasi batas negara sehingga tidak mungkin terjangkau dengan hukum Indonesia.
Ramli mengakui kemajuan teknologi yang pesat memungkinkan terjadinya konvergensi antara telekomunikasi dan media penyiaran, tetapi usulan agar penyiaran yang menggunakan internet termasuk penyiaran disebutnya akan mengubah tatanan industri penyiaran dan mengubah secara keseluruhan Undang-Undang Penyiaran.
Baca Juga:
CEO Spotify Ingin para Musisi Berhenti Protes soal Royalti Streaming
Kemenkominfo mewakili Presiden dalam sidang uji materi UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran menyatakan layanan video over the top (OTT) tersebut terus berkembang, apabila diatur terlalu ketat, akan menghambat pertumbuhan ekonomi kreatif dan ekonomi digital nasional.
Menurut Kemenkominfo, solusi yang diperlukan dari polemik tersebut yaitu pembuatan undang-undang baru oleh DPR dan pemerintah yang mengatur sendiri layanan siaran melalui internet.
"Mengatur layanan OTT secara ketat juga akan menghadapi tantangan hukum dalam penegakkan-nya karena mayoritas penyedia layanan OTT saat ini berasal dari yurisdiksi di luar Indonesia," tutur Ramli.
Ia menyebut hingga saat ini tidak terdapat negara yang mengatur layanan audio visual OTT melalui internet dimasukkan menjadi bagian penyiaran. (*)
Baca Juga:
Kamu Bisa Streaming Bareng Teman Tanpa Delay Via 3 Fitur Ini!
