Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Sejumlah nasabah melaporkan Keluarga Salim, pemilik Fikasa Grup ke Polda Metro Jaya atas kasus dugaan gagal bayar dengan akumulasi kerugian hingga Rp100 miliar.
Laporan teregister dengan No: LP/4672/VIII/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ tanggal 20 Agustus 2020 atas dugaan Tindak Pidana UU Perbankan, Penipuan Pasar Modal, Pencucian Uang dan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan.
"Kami melaporkan dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Agung Salim, Bakti Salom, Dewi Salim, Ely Salim, Christian Salim dan Chandra Wijaya," ujar kuasa hukum sejumlah nasabah, Bryan Roberto Mahulae kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jumat (7/8).
Baca Juga
Kreditur KSP Indosurya Diminta Jeli soal Proposal Perdamaian dari Debitur
Advokat dari LQ Indonesia Lawfirm itu menjelaskan modus pidana yang dilakukan para terlapor adalah dengan menerbitkan surat hutang dan Repo melalui anak perusahaannya PT Wahana Bersama Nusantara dan Tiara Global Propertindo yang berujung hilangnya dana nasabah yang disetorkan.
Bryan menyebut Keluarga Salim merupakan pengurus dari PT. Tiara Global Propertindo dan PT. Wahana Bersama Nusantara yang dikenal di kalangan masyarakat sebagai Fikasa Grup.
Perusahaan-perusahaan milik Salim Fikasa Grup ini diduga telah mengumpulkan dana masyarakat tanpa izin sehingga nasabah yang menempatkan dananya mengalami kerugian rata-rata diatas Rp500 juta.
Modusnya, kata Bryan, para nasabah diiming-imingi untuk menanamkan investasi dengan bunga menggiurkan, lebih besar dari aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia, yakni 8 sampai 11 persen. "Sampai pada saat jatuh tempo (dananya) tidak bisa dicairkan," jelas Bryan.
"Nilai kerugian pada laporan ini Rp17, 5 M. Tetapi ini merupakan akumulasi dengan nilai total Rp100 M dengan jumlah korban sebanyak 40 orang lebih," lanjut Bryan.
Nasabah yang sudah menempatkan dananya, kata Bryan, tak cuma bunganya yang macet dibayarkan ketika jatuh tempo. "Pokoknya atau penempatan dana yang telah diinvestasikan pun tidak dikembalikan oleh perusahaan tersebut," terangnya seraya menyebut rata-rata jatuh temponya bervariasi, dari 1 dan 3 bulan sampai 12 bulan.
Menurutnya, laporan polisi dilayangkan setelah somasi yang dilayangkan dua kali tidak ada respons positif dari pihak Fikasa Grup.
"Kita juga menyertakan sejumlah barang bukti bilyet dan perjanjian promissory (surat sanggup bayar)," beber Bryan.
Surat sanggup bayar atau biasa juga disebut "surat promes" atau promes yang dalam bahasa Inggris disebut juga promissory note. Dalam akuntansi dapat juga disebut "nota yang dapat diuangkan" adalah suatu kontrak yang berisikian janji secara terinci dari suatu pihak untuk membayarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya.
"Kami telah mengirim somasi, tetapi kita tidak melihat itikad baik dari perusahaan tersebut sehingga kami melaporkan pengurus dari perusahaan tersebut supaya bertanggung jawab atas dugaan tindak pidana ini," imbuhnya.
Bryan berharap keluarga Salim Fikasa Grup ada itikad baik menyelesaikan kasus ini sehingga dana nasabah bisa dikembalikan.
Baca Juga
Rugikan Nasabah Rp18 Triliun, Dua Tersangka Investasi Bodong Indosurya Dicekal
Sementara, Founder LQ Indonesia Lawfirm, Alvin Lim, menyampaikan keprihatinannya terhadap maraknya perusahaan investasi bodong. Timbulnya korban dimasyarakat tentu tidak lepas dari kurangnya pengawasan dan pencegahan dari regulator perusahaan keuangan.
"Apakah OJK sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, apabila laju korban investasi bodong terus bertambah?," Tanya dia.
Sehingga, ia meminta agar Presiden Jokowi peduli terhadap penegakan hukum, terutama memberantas investasi bodong.
"Uang masyarakat yang ditipu para mafia investasi bodong ini dilarikan ke luar negeri sehingga tidak heran ekonomi Indonesia akan terus menurun selain terkena wabah Covid," jelasnya. (Ayu)
