Ikhsan Aryo Digdo
MerahPutih.com - Isu adanya penambahan jumlah menteri menjadi era Presiden terpilih Prabowo Subianto kembali mencuat.
Partai Demokrat yang merupakan bagian dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) menilai penambahan menteri di kabinet Prabowo merupakan hak sang kepala negara.
Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menyampaikan seluruh pimpinan parpol yang tergabung dalam KIM menyerahkan sepenuhnya terkait kursi menteri kepada Prabowo.
Dia menyebut nantinya postur dan komposisi kabinet merupakan hak prerogatif Prabowo. "Terkait postur dan komposisi kabinet, ini menjadi hak prerogatif presiden," katanya kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/9).
Baca juga:
Kamhar mengatakan problem bangsa dan negara semakin kompleks.
"Semakin kompleksnya problematika yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia ke depan di satu sisi, dan ikhtiar untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara maju di sisi lainnya memerlukan respons adaptif untuk kabinet mendatang,” ungkap Kamhar.
Kamhar menuturkan selain menyesuaikan kebutuhan, penambahan jumlah menteri juga dapat membantu Prabowo dalam menyesuaikan struktur kabinet.
"Ini memberikan keleluasaan kepada Pak Prabowo untuk menyesuaikan struktur kabinet mendatang dengan ikhtiar mewujudkan asta cita visi, misi dan program strategis," tuturnya.
Baca juga:
Pertemuan Prabowo Dengan Sri Mulyani Tidak Bahas Tawaran Menteri
Kamhar berharap penambahan kursi menteri tetap memperhatikan efektifitas. “Penambahan jumlah kursi kementerian salah satunya, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas pemerintahan sebagai pedoman," tutup dia. (knu)
