Andika Pratama
MerahPutih.com - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali mendesak pemerintah Malaysia untuk meminta maaf secara resmi bukan melalui Twitter. Permintaan maaf itu terkait insiden penganiayaan suporter Indonesia saat laga kualifikasi Piala Dunia 2022 antara Indonesia dan Malaysia di Stadion Nasional Bukit Jalil 19 November lalu.
Politisi Partai Golkar itu mengaku mengetahui permintaan maaf dari Pemerintah Malaysia yang dilontarkan lewat media sosial Twitter pascainsiden penganiayaan suporter Indonesia yang terjadi di Kuala Lumpur pada 19 November lalu.
Baca Juga
"Pemerintah Malaysia harus meminta maaf secara resmi kepada masyarakat Indonesia," katanya di Surabaya, Minggu (24/11)
Terlebih, kata dia, pascainsiden penganiayaan tersebut, Kemenpora telah melayangkan surat secara resmi kepada Pemerintah Malaysia agar mengusut tuntas peristiwa ini, serta menuntut penyelesaian secara hukum terhadap pelaku penganiayaan dan meminta maaf kepada masyarakat Indonesia.
"Jadi karena kami sudah mengirim surat secara resmi, semestinya Pemerintah Malaysia juga harus menyampaikan permintaan maaf secara resmi pula," ujarnya dilansir Antara
Baca Juga
Nota Protes Pemerintah Indonesia Lewat Kemenpora kepada Malaysia atas Insiden Suporter
Menpora mencontohkan insiden penganiayaan terhadap suporter Malaysia juga pernah terjadi saat kedua tim nasional tersebut berlaga di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta.
"Saat itu Pemerintah Indonesia langsung meminta maaf secara resmi. Bahkan, Menpora kita yang ketika itu dijabat Pak Imam Nahrowi datang langsung ke Kemenpora Malaysia untuk menyampaikan permintaan maaf," tegasnya.
Semestinya, lanjut dia, Pemerintah Malaysia juga bisa berlaku bijak untuk menyampaikan permintaan maaf secara resmi seperti yang pernah dilakukan Pemerintah Indonesia.
Baca Juga
Kronologi Sebenarnya soal Penangkapan dan Isu Terorisme Suporter Timnas Indonesia di Malaysia
"Kalau meminta maaf secara resmi nanti pasti dimaafkan kok. Asalkan juga ada kepastian bahwa pelaku penganiayaannya telah diproses secara hukum," pungkasnya. (*)
