Menko PMK Buka Total Anggaran Program Perlindungan Sosial Rp 496,8 T

MerahPutih.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan kekecewaannya terkait tudingan bantuan sosial (bansos) dikaitkan gelaran Pilpres 2024 saat memberikan keterangan di sidang Mahkamah Konstitusi (MK).

Alasannya, skema pembagian Bansos sudah direncanakan sejak awal jauh sebelum gelaran pilpres. Untuk itu, Muhadjir meminta jangan sampai bansos dikaitkan dengan pesta demokrasi ataupun dugaan kecurangan pilpres.

"Karena program tersebut sudah direncanakan sejak awal untuk mencegah terjadinya angka kemiskinan dan sekaligus untuk menurunkannya," kata Muhadjir, dalam sidang lanjutan sengketa Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 di MK, Jakarta, Jumat (5/4).

Baca juga:

Bersaksi di MK, Menko PMK Sebut Pengeluaran Bulanan Keluarga Miskin Rp 2,5 Juta

Muhadjir menjelaskan pemerintah memiliki program perlindungan sosial (Perlinsos) dengan anggaran Rp 496,8 triliun. Perlinsos tersebut terdiri dari berbagai jenis. di antaranya untuk program subsidi, bantuan sosial (Bansos), dan jaminan sosial.

Untuk subsidi di antaranya ialah subsidi energi, seperti BBM, listrik dan LPG, serta subsidi pupuk dan subsidi bunga KUR. Jaminan sosial berupa bantuan iuran bagi peserta BPJS, yaitu penerima bantuan iuran PPI, yang berjumlah sekitar 98 juta jiwa.

Adapun yang terkait bansos meliputi berupa program keluarga harapan (PKH), program sembako, asistensi rehabilitasi sosial atau atensi, Kartu Indonesia Pintar dan Lartu Indonesia Pintar Kuliah.

"Program perlinsos yang di antara lain untuk dimaksudkan untuk mengurangi beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan penghapusan kantong-kantong kemiskinan telah mendapatkan persetujuan DPR RI," papar Muhadjir.

Oleh karena itu, Muhadjir memastikan perlinsos murni untuk mencegah terjadinya kenaikan angka kemiskinan di Indonesia, sama sekali tidak terkait politisasi pilpres. "(program) untuk mencapai target penurunan angka kemiskinan, yaitu 7,5 persen serta penghapusan kemiskinan ekstrem 0 persen pada 2024," tutup Menko PMK. (Knu)

Baca juga:

4 Menteri Tiba di MK: Sri Mulyani-Airlangga Sapa Media, Risma-Muhadjir Bungkam