Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membuka ruang dialog teknis secara langsung bagi para pengusaha Amerika Serikat (AS) guna mempercepat realisasi investasi di Indonesia.
Langkah strategis ini menjadi agenda utama saat menghadiri Joint Roundtable yang digagas oleh US-ASEAN Business Council dan US Chamber of Commerce di Washington D.C.
Baca juga:
Menkeu Purbaya Klaim IMF Hingga Bank Dunia Kagumi Srategi Fiskal Indonesia
Mempererat Koneksi Ekonomi Indonesia-AS
Forum strategis tersebut mempertemukan jajaran pimpinan perusahaan terkemuka AS dari sektor teknologi, keuangan, kesehatan, hingga energi. Dalam pertemuan tersebut, Menkeu memaparkan ketangguhan ekonomi domestik di tengah badai ketidakpastian global serta dinamika geopolitik yang kian kompleks.
Pemerintah fokus memperdalam pasar keuangan dan mendorong digitalisasi sistem pembayaran sebagai fondasi transformasi menuju negara berpendapatan tinggi.
“Forum ini menjadi wadah strategis untuk mempererat hubungan ekonomi Indonesia - AS, sekaligus membuka peluang konkret bagi investasi dan kolaborasi sektor swasta AS di Indonesia,” ujar Purbaya dalam keterangan resminya, Senin (20/4).
Reformasi Struktural Sebagai Tameng Krisis
Menkeu menekankan bahwa stabilitas ekonomi Indonesia saat ini merupakan buah dari reformasi regulasi dan penguatan tata kelola yang berjalan secara konsisten. Kehadiran Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP) menjadi bukti nyata upaya pemerintah dalam memfasilitasi aduan dan hambatan dunia usaha secara responsif.
Baca juga:
Bertemu Investor AS, Menkeu Purbaya Pastikan Arah Fiskal RI Tepat
“Reformasi yang konsisten, pengelolaan fiskal yang hati-hati, serta penguatan investasi menjadi kunci dalam menghadapi ketidakpastian global dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tegas Purbaya di hadapan para delegasi.
Lebih lanjut, dalam pertemuan G20 1st Finance Ministers and Central Bank Governors (FMCBG), Purbaya mengingatkan bahwa ketahanan energi nasional saat ini berpijak pada reformasi struktural jangka panjang, bukan sekadar langkah darurat sesaat. Efisiensi perizinan dan proses birokrasi tetap menjadi prioritas utama untuk menjaga daya saing Indonesia di mata internasional.
