Ana Amalia
MerahPutih Nasional- Kebijakan Presiden Joko Widodo menaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sontak menuai protes banyak kalangan. Dari masyarakat kecil, mahasiswa, organisasi masyarakat, hingga para politisi dan pejabat negara.
Seperti halnya Indonesia, Pemerintah Malysia juga berencana menghapuskan subsidi untuk bensin dan solar per 1 Desember, hal ini ditegaskan pemerintah Malaysia pada Jumat 21/11 kemarin. Kebijakan ini diambil sebagai usaha menyelamatkan perekonomian negara.
Perdana Menteri Najib Razak berjanji untuk memperkuat keuangan publik Malaysia dengan memotong pengeluaran dan subsidi, serta memperluas basis pajak dengan menerapkan pajak barang dan jasa 6 persen mulai April 2015.
Dengan memangkas dana subsidi bahan bakar ini, pemerintah Malaysia berhemat hingga RM 20 miliar atau Rp.72,4 Triliun setiap tahunnya. Sebelumnya Malaysia mengucurkan anggaran untuk subsidi bahan bakar hingga 24 Miliar per tahun, hal ini memperburuk perekonomian negri jiran itu.
Saat ini harga BBM bersubsidi Malaysia, RON95 sama dengan harga Pertamax Plus, yaitu RM 2.30 atau Rp.8.331. Dan harga ini akan bertambah per 1 Desember 2014.
Padahal kebijakan ini diambil sebagai langkah menyelamatkan perekonomian Indonesia. Mengucurkan uang negara untuk BBM dinilai tidak efektif dan tidak tepat sasaran. Dana tersebut bisa dialihkan ke program pemerintah yang langsung diraskan masyarakat miskin.
Langkah Presiden Jokowi menaikan harga BBM di saat harga minyak dunia sedang turun menimbulkan banyak opini dan pertanyaan. Tapi tentu saja langkah ini diambil bukan dengan pemikiran pendek, ada pertimbangan-pertimbangan krusial di dalamnya.
