Mengenal Sekolah Rakyat dan Kurikulumnya Sebagai Cara Presiden Prabowo Putus Rantai Kemiskinan

MerahPutih.com - Pemerintah mulai menjalankan program Sekolah Rakyat di tahun ajaran baru 2025-2026, pada Senin (14/7) hari ini atau bertepatan dengan hari pertama sekolah.

Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto untuk memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan.

Program ini ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Sekolah Rakyat merupakan sekolah dengan model asrama atau boarding school yang menyediakan pendidikan 100 persen gratis untuk jenjang SD, SMP dan SMA.

Baca juga:

Senyum Merekah Hari Pertama Anak ke Sekolah Rakyat, Harapan Baru Bagi Anak Bangsa

Rencananya akan ada 200 Sekolah Rakyat yang menjadi fokus utama dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Dari 200 sekolah tersebut, 100 Sekolah Rakyat akan dibangun dengan dana APBN dan didukung penuh oleh Kementerian Pekerjaan Umum (KemenPU).

Sedangkan 100 sekolah lainnya dibangun melalui dukungan swasta, serta kolaborasi dengan Kementerian Sekretariat Negara (Mensesneg) dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN).

Salah satu hal yang membedakan Sekolah Rakyat dengan sekolah konvensional adalah pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan personal (individual approach).

Sekolah ini menerapkan sistem multi-entry dan multi-exit, yang artinya siswa dapat masuk kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru dan menyelesaikan pendidikannya sesuai capaian belajar sendiri.

Meski begitu, ijazah Sekolah Rakyat setara dengan sekolah umum karena pada dasarnya masih menggunakan Kurikulum Nasional.

Sebanyak 100 titik lokasi Sekolah Rakyat direncanakan beroperasi pada tahun 2025. Rinciannya 63 lokasi akan mulai matrikulasi pada hari ini dan 37 lainnya menyusul pada akhir bulan.

Pulau Jawa akan menjadi wilayah terbanyak Sekolah Rakyat sebanyak 48 lokasi, disusul Sumatra 22 lokasi, Sulawesi 15 lokasi, Bali-Nusa Tenggara, Kalimantan dan Maluku masing-masing 4 lokasi serta Papua 3 lokasi. Total kapasitas peserta didik pada tahap pertama ini mencapai 9.755 siswa.

Sekolah dengan konsep berasrama ini bersifat gratis, mulai dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Seluruh siswa akan mengikuti pelajaran formal di siang hari, dan mendapat penguatan pendidikan karakter pada malam hari. Nilai-nilai agama, kepemimpinan, hingga keterampilan hidup menjadi bagian penting dari kurikulum. (Knu)